evolusi tanpa huruf (R)

Mereka yang bergantung pada rokok

2010-03-10T17:25:00.003+07:00

Ditengah masyarakat sedang timbul beragam kontroversi mengenai rokok dan dampaknya bagi kesehatan. Bagi penyokong rokok berdampak negatif bagi kesehatan, diantaranya yang paling mengerikan adalah rokok menyebabkan kematian, bahkan angka kematian akibat rokok menempatkan Indonesia pada negara terbesar ketiga setelah China dan India.

Marilah kita menarik diri sedikit dari kengerian ini, kita tengok bagaimana industri ini bekerja. Industri rokok sudah berkembang di tanah air bahkan jauh sebelum abad 19. Tahun 1880, rokok kretek ditemukan di Kudus. Nama kretek sendiri diabadikan dari suara pembakaran rokok yang mengeluarkan suara 'kretek..kretek' karena campuran tembakau dan cengkeh. Inilah yang membedakan pada perkembangan berikutnya, rokok dibedakan antara rokok kretek dan rokok putih (kita mengenal sebagai rokok dengan filter diujungnya).

Rokok kretek dikerjakan secara manual oleh tenaga manusia, walaupun saat ini sudah ada teknologi yang memungkinkan industri membuat rokok kretek dengan mesin. Pembuatan rokok kretek manual menyerap ribuan tenaga kerja dengan produktivitas 2000 batang per orang/hari. Dengan produktivitas sebanyak itu, pendapatan yang diperoleh mencapai Rp 450.000 - Rp 750.000 per bulan.

Selain tenaga kerja yang langsung terlibat dalam industri rokok di pabrik rokok, di belakang mereka ada ribuan petani tembakau, cengkeh, supplier yang terlibat sepanjang rantai produksi. Bisa dibayangkan, dampak langsung dan tidak langsung dari industri rokok lebih dari sekedar 60.000-an pekerja per pabrik.

Diatas itu semua, pasar rokok global ternyata cukup menjanjikan. Potensi pasar rokok dunia mencapai 6 Triliun batang dengan share Indonesia yang masih kurang dari 5%. Lihat saja pemain rokok global seperti Philip Morris, BAT diantaranya menguasai pasar rokok dunia. Sepertiga kebutuhan dunia dikuasai China, itupun ditujukan untuk konsumen China. Sepertiga lainnya dikuasai MNC rokok diatas, dan sisanya dibagi-bagi produsen rokok negara-negara seperti Jepang, Korea, Canada, dan Indonesia mengambil peran didalamnya.

Didalam negeri industri rokok seakan dijepit. Produsen rokok nasional beberapa telah dikuasai MNC rokok global, misalnya Sampoerna dan Bentoel. Kabarnya Gudang Garam akan menyusul. Selain itu industri rokok menghadapi tekanan publik dalam bentuk isu-isu kesehatan. Yang jarang terungkap adalah barrier to entry paska WTO semakin menyulitkan penetrasi industri rokok domestik ke negara-negara maju. Mudah dipahami, jika hambatan penetrasi pasar global dilakukan sebagai bentuk proteksi negara maju atas industri rokoknya. Tidak hanya itu, MNC tampaknya terdorong untuk melebarkan sayap ke negara berkembang untuk menguasai pasar rokok disamping mengambil alih industri rokok negara yang bersangkutan.

Untuk menjawab tantangan kesehatan, agak naif kalau solusinya sekedar menutup industri rokok mengingat penyerapan tenaga kerja yang cukup masif. Industri rokok juga menyumbang secara signifikan kepada pendapatan negara. Disamping itu, mengalihkan tenaga kerja ke lapangan kerja lainnya tidak mudah dan belum ada jaminan bahwa lapangan pekerjaan tersedia secara langsung.

Dari sisi industri, penetrasi pasar global menarik untuk didiskusikan. Memang ini menimbulkan problem NIMBY (not in my backyard), tapi apa yang dilakukan MNC global tidak jauh dari ini. Andai saja industri rokok kita bisa menguasai pangsa 5 % saja dari pasar dunia, sepertinya industri rokok tidak perlu melempar produknya ke dalam negeri lagi. Lebih baik industri rokok dipertahankan sebagai bagian dari 'warisan budaya' dengan rasa tembakau ala Indonesia, dengan memfokuskan untuk menggarap permintaan global.

Bagaimana dengan permintaan domestik? Saatnya pembatasan produk bisa diperkenalkan sehingga akan menaikkan harga rokok. Dengan demikian, orang miskin tidak dapat membeli karena harganya cukup mahal. Pengendalian rokok bisa dilakukan dengan menjual di outlet tertentu sehingga peredarannya diketahui.

Ketahanan pangan untuk pengurangan karbon, Quo Vadis?

2009-05-28T11:52:00.005+07:00

Saya menemukan artikel menarik di kompas (disini) mengenai bagaimana mengurangi dampak pemanasan global dengan mengurangi konsumsi daging. Ini menarik karena merupakan langkah nyata untuk mengurangi dampak pemanasan global. Tapi tunggu dulu, jangan buru-buru mengurangi konsumsi daging Anda. Mari kita melihat juga beberapa fakta menarik lainnya. Ternyata konsumsi daging di Indonesia relative rendah dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya (disini).

Malaysia 36,7 kg/kapita/tahun,

Thailand 13,5 kg/kapita/tahun,

Filipina 7,5 kg/kapita/tahun,

Vietnam 4,6 kg/kapita/tahun, dan

Myanmar 4,2 kg/kapita/tahun.

Indonesia 4,7 gram/orang/hari, jauh dari target 6 gram.

Dari data yang saya cuplik tersebut, dibandingkan dengan Malaysia saja yang penduduknya lebih sedikit, konsumsi masyarakat kita kalah jauh. Apalagi dibandingkan dengan konsumsi daging di negara-negara maju.

Nah disini saya mulai bertanya-tanya bagaimana mengoptimalkan konsumsi daging yang cukup untuk ketahanan pangan masyarakat yang seimbang dengan upaya-upaya kita untuk mengurangi dampak pemanasan global? Apa iya kita mau mengurangi konsumsi daging yang sudah rendah demi pemanasan global? Atau ada cara lain, misalnya abis makan daging lalu tanam pohon dsb.

Mungkin saatnya kita beralih ke paradigma “equitable food access for human being”. Dalam paradigma ini ‘equitable access’ berkeyakinan tidak semua masyarakat punya akses yang sama untuk mengkonsumsi daging, ada yang kelebihan dan lainnya kekurangan. Kondisi ini dibentuk oleh beragamnya akses masyarakat diantaranya akses pendapatan, akses sumber daya alam, SDM, modal sosial. Oleh karena itu, akses masyarakat untuk mendapatkan makanan harus adil yang dimulai dari kemampuan untuk mendapatkan akses-akses tadi secara adil pula. Misalnya tersedianya lapangan kerja yang cukup akan mendorong akses pendapatan, dan seterusnya.

Adakah cara lain menurut Anda?

Strategi sosial PKBL

2009-02-22T08:03:00.002+07:00

Tanggal 18-22 Februari 08 Kementerian BUMN menyelenggarakan PKBL fair di JCC. Puluhan BUMN berlaga memamerkan keberhasilannya dalam membina UKM, macam-macam dari industri tekstil, aksesoris, kreasi kayu hingga makanan. Pameran ini tergolong sukses menampilkan UKM ke pasar yang lebih luas. Sayangnya masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki.
Ide PKBL adalah kewajiban BUMN untuk menyisihkan 1-2% dari laba bersihnya untuk membina dan mengembangkan usaha kecil menengah. Program dapat disejajarkan dengan tanggung jawab sosial, CSR. yang merupakan ruh perlunya sektor privat mencapai 3 hal secara harmoni yaitu triple bottom line (people-profit-planet). Harapannya BUMN tidak hanya berorientasi laba/profit tetapi juga ikut menjaga lingkungan dan mensejahterakan masyarakat sekitar BUMN beroperasi.
Homogen
Dari pameran JCC, homogenitas sangat terasa. UKM yang tampil mayoritas industri tekstil batik sehingga pameran lebih terasa sebagai pameran batik daripada sisi PKBLnya. Padahal melihat wilayah operasi BUMN diseluruh Indonesia, pameran kemarin harusnya menggambarkan variasi kreasi dari sabang-merauke. Saya sempat bertandang ke stand kerajinan aceh, pontianak, jambi dan beberapa lainnya dari luar Jawa. Kreasi mereka juga cukup menarik dan berdaya jual.
UKM versus Ukm
Bedakan huruf k dalam sub judul diatas. Yang tampil di PKBL fair bervariasi tidak melulu industri kecil tapi juga Kecil. Tampak beda mana yang benar-benar kecil dan bukan. Contohnya dari beragam stand batik, yang kecil terlihat dari jumlah barang yang d display dan variasi yang terbatas. Yang Kecil, stok barangnya banyak, bahkan kartu namanya tertulis outlet di Sarinah dan ITC terkemuka d Jakarta. Wah seandainya UkM tadi bisa menembus pusat perbelanjaan elit pasti merupakan cerita sukses. Ceritanya jadi lain kalau PKBL ternyata salah sasaran dengan membina UKM yang sudah mapan.
Disini memang BUMN sering kesulitan menetapkan siapa yang harus dibantu. Penentuan prioritas kadang tidak dilakukan secara baik dan memperhitungkan kapasitas UKM yang bersangkutan, BUMN hanya fokus pada penyerapan dananya saja. Jalan pintas sering dipakai dengan membina UKM yang success rate-nya lebih jelas. Padahal yang diperlukan oleh UKM tidak hanya modal, tetapi pembinaan untuk mengembangkan usahanya. Akses pasar dan pengetahuan merupakan salah satu diantaranya.
Di atas semua itu, pengembangan usaha kecil merupakan strategi sosial bagi BUMN untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dan harmoni bersama masyarakat sekitarnya.

Kembali ke produk domestik

2009-02-16T06:08:00.001+07:00

Semalam di running text metro tv ada himbauan agar PNS menggunakan produk-produk dalam negeri. Memang dalam situasi krisis seperti ini memakai produk domestik adalah pilihan yang wajar. Alasannya dapat menggerakkan perekonomian domestik dan menyerap tenaga kerja lokal. Dengan penduduk kita sebesar 200juta lebih, potensi penyerapan produk domestik demikian besar.Konon, Ical yang juga Menkokesra kesulitan mencari produk sepatu lokal karena lokasinya tidak terpusat (detik finance 15/2/09). Ia pun menyoroti tingginya harga sepatu lokal dibandingkan harga ekspornya. Keliatannya bukan saja persoalan harga tapi pretise dari produk lokal belum setinggi produk impor. Masih ingat sewaktu krisis 2007 ramai-ramai kampanye produk Indonesia tetapi kurang bergema setelah krisis usai? Ini membuktikan kesadaran konsumen masih kurang. Nah, jangan sampai himbauan memakai produk domestik berhenti sampai di saat krisis saja, tetapi sudah saatnya kita kembali pada produk domestik. Supaya produk domestik dipakai, kualitas produk domestik juga harus diperbaiki.

New wave of land individualization

2008-10-15T16:54:00.004+07:00

In recent days, authority in China had pledge a new policy related to land reform (here). It has been 30 years ago, the government allowed individual families to farm in the state land under 30 years government contract without allowing them to transfer or rent out the lease to other families. In fact the land was rent out to other families under informal arrangement and many farmers went to city to find better livelihood and incomes. The land was so small (around 0.67 hectares) which raised the sense of inefficiency when farmers work on the plot.

The new proposed policy will allow the farmers to trade, rent or mortgage their land for profit. Is socialist China becomes more capitalist with this new policy? In a country where a poverty becomes a problem, access to land needs to be structured first.

What happened in China would be in line with current trend worldwide that is the breakdown of communal land. The idea was replaced by individualization where private ownership is perceived as a way to a more prosperous society. Private ownership is more secure than of communal property.

Similarly happened in Indonesia where there are still many communities live in rural/remote areas. Most of them still hold beliefs on their own traditional values which are site-specific and unique. The values control their life, the relationship among communities, among human-God and among human-resources-God.

The access to land is one of the form of relationship where the land belongs to communal society, the private property is not really recognized. All the member of society can make use of resources together with some rules and institutional arrangement among them. This would prevent ‘Hardin’s Tragedy of Common’ happened.

This is my research in Tanimbar Island where communal property being broken down as local government persuade them to sell the land with some compensation. Not only that, the town nearby is growing so it attracts more villagers to find new livelihoods which give them more opportunity for improving their life. The farming way of life becomes obsolete as only older generation who are still involved in that activity. Only small number of young generation maintain their livelihood from agriculture.

So the issue of land accumulation for agrarian purpose (case in China) or non-agrarian purpose (in the case of Tanimbar Island, the agriculture land converted into government building) are really threaten people’s livelihood which then might drag people into poverty. The access to land in rural areas are still important though it is not profitable enough. The strategy to address this, farmers need to diversity their livelihood as to diversify risk from farming. Local banks need to disbuse credit for farmers since many of them lack of credit because lack of collateral. So the last is structuring land access by proper certification would open more opportunities for farmers.

note: this post is contributed to Blog Action Day 2008

Krisis yang dibakar api kemapanan

2008-10-12T20:43:00.008+07:00

Kita mungkin tidak pernah mengira persepsi mengenai kemapanan bisa menarik ke jurang krisis ekonomi. Sebuah tulisan di newsweek mengungkapkan bagaimana 'American dream' berubah menjadi resesi dunia (disini). Bagaimana hal ini terjadi? Konon di Amerika sono, persepsi kemapanan bagi masyarakat adalah masyarakat yang memiliki rumah dan fortofolio saham. Bagi negara yang pasar keuangannya sudah berkembang tidak mengherankan jika setiap orang mempunyai berinvestasi di saham. Demikian pula dengan rumah, kepemilikannya menggambarkan suatu ide dimana didalamnya hidup keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Sampai disini mimpi ini menjadi bagian yang wajar dari suatu masyarakat. Yang menjadi tidak wajar kemudian ketika dorongan memiliki rumah difasilitasi oleh kemudahan yang justru beresiko terhadap kredit macet di masa depan. Misalnya pemerintah mendorong inisiatif 'zero down-payment' untuk memudahkan warga negara memiliki rumah. Tidak hanya itu, peminjam juga dibebaskan membayar angsuran sampai 2 tahun pertama. Selanjutnya, instrumen KPR ala Amerika ini kemudian dibungkus sedemikian rupa menjadi instrumen turunan yang kemudian kita tahu menyebabkan kolaps-nya industri keuangan dunia.

Kepemilikan aset menurut kapitalisme merupakan syarat bagi kemajuan dan kekayaan. Hal ini sudah terbukti, namun gairah memiliki dalam kasus ini ternyata menimbulkan biaya yang harus ditanggung masyarakat secara keseluruhan. Peminjam-peminjam yang sesungguhnya tidak eligible justru mendapatkan pinjaman untuk memperoleh rumah. Ketika krisis, merekalah yang tidak mampu membayar dan memperparah krisis.

Kepemilikan individu ternyata juga menjadi problem pada kasus yang lain (disini). Di China, saking kecilnya tanah yang dibagikan oleh pemerintah dalam program land reform 30 tahun yang lalu, menunjukkan ketidakpuasan karena tanah pertanian terlalu kecil untuk mendapatkan keuntungan yang signifikan dan kedua, ketimpangan pendapatan memperlihatkan wilayah pedesaan seperti ditinggalkan oleh kemapanan.

Pelajaran seperti apa yang bisa diambil Indonesia? Gairah kepemilikan mulai tumbuh disini. Bagi orang kebanyakan khususnya di perkotaan, kepemilikan kendaraan bermotor adalah nilai kemapanan. Tidak mengherankan kredit motor demikian mudahnya dan disinyalir bisa menjadi krisis sub-prime mortgage ala Indonesia. Selain itu 'Mimpi' kaum urban mengenai kemapanan adalah kepemilikan kendaraan (disini); entah ini mimpi penguasa atau benar-benar mewakili mimpi orang Indonesia? Setidaknya fenomena mudik bermotor menunjukkan kemapanan yang sejalan dengan kepemilikan kendaraan (disini).

Sopir taksi bicara inflasi

2008-10-01T21:23:00.002+07:00

Pembicaraan mengenai inflasi secara tak sengaja terjadi di dalam taksi dari Bandara Juanda ke rumah istri saya di Tandes. Pembicaraan ini bermula ketika saya menanyakan kewajaran tarif taksi bandara. Tahun 2004, saya naik taksi ke alamat yang sama hanya Rp 40.ooo; sedangkan saat ini tarifnya naik mencapai Rp 114.000. Kurang lebih ada kenaikan tarif sekitar 30 persen.

Sang sopir taksi kemudian menjelaskan kenapa tarif saat ini demikian tinggi. Katanya, tahun 2004 bensin masih dibawah 2.000-an sementara saat ini bensin sudah 3 kalinya Rp 6000. Jadi wajar saja kalau tarif taksi naik mengikuti kenaikan harga bensin.

Mari kita lihat data BPS disini
1. inflasi year on year Maret 2005 terhadap Maret 2004 = 8,81%
2. inflasi year on year November 2006 terhadap November 2005 = 5,92%
3. ....2007 terhadap ..... 2006 = missing
4. inflasi year on year Juni 2008 terhadap Juni 2007 = 11,03%

kalau kita jumlahkan inflasi dari tahun 2004 - 2008 sekitar 25,7%; berarti kalau ditambahkan dengan data yang missing di tahun 2007, tampaknya argumen sang sopir taksi mengenai tarif saat ini masih masuk akal. Tentunya komponen kenaikan BBM telah diperhitungkan dalam menghitung pergerakan inflasi bulanan maupun yoy.

Yang hebat sesungguhnya sopir taksi yang bicara inflasi tanpa perlu melihat detil data, cukup 1 indikator saja harga BBM.

Review Laskar Pelangi: The Movie

2008-10-01T19:57:00.006+07:00

Film yang ditunggu-tunggu pembaca karya Andrea Hirata ‘Laskar Pelangi’ akhirnya tayang di layar lebar sejak 25 September 2008 (disini). Konon, bioskop di seputaran Jakarta penuh sesak penonton yang ingin menyaksikan sebuah novel laris yang difilm-kan.

Kesempatan menonton film itu akhirnya datang juga. Memanfaatkan momen lebaran, setelah silaturahmi saya, istri serta anak semata wayang, Narendra menonton ‘Laskar Pelangi’ di Sutos (Surabaya Town Square) Cinema XXI. Lebaran di bioskop ternyata menyenangkan juga karena penontonnya tidak terlalu banyak, saya hitung sekitar 30-an orang. Konsekuensinya HTM-nya agak sedikit mahal dibandingkan hari biasa (Senin-Jumat)

Saya dan Fajar memang menyiapkan diri secara khusus terutama ketika mendengar film-nya akan tayang akhir September. Walaupun agak telat, kami pun membeli buku Laskar Pelangi. Saya sendiri belum sempat menyelesaikan seluruh bab, sedangkan Fajar sudah menamatkan buku itu dalam waktu seminggu. Well, berbekal istri yang sudah menamatkan ‘Laskar Pelangi’ dan saya yang lebih penasaran dengan film-nya; seperti bertemu tumbu dengan tutupnya.

Dari film yang diproduksi Mira Lesmana (Miles) tersebut, istri saya melihat beberapa kelemahan jika dibandingkan dengan versi novelnya. Menurut dia, sekuen waktu yang tergambar dalam buku tidak diikuti didalam film, misalnya adegan ketika Lintang melintasi sarang buaya dalam perjalanan menuju pertandingan cerdas cermat, sedangkan versi buku menggambarkan kejadian tersebut merupakan salah satu penyebab mengapa suatu hari Lintang datang ke sekolah ketika pelajaran hampir berakhir. Contoh kedua, adegan pertandingan cerdas cermat terjadi pada masa sekolah dasar, sedangkan di dalam novelnya, cerdas cermat terjadi pada masa SMP.

Hal lainnya yang kurang menggelegar adalah ketika adegan tarian dalam karnawal, dimana seharusnya diikuti tidak hanya oleh 10 laskar pelangi tetapi juga adik-adik kelasnya yang berperan sebagai penggembala. Pertunjukan karya Mahar itu seharusnya terlihat kolosal. Satu lagi, didalam novel tidak satupun disebut mengenai meninggalnya Pak Harfan, sang Kepala Sekolah atau munculnya tokoh ‘Lani’ yang menghancurkan hati Ikal sewaktu membeli kapur. Ikal justru mengharapkan kemunculan ‘Aling’ yang pada saat itu sudah dikirim ke Jakarta menemani orangtuanya. Di dalam novel, tokoh ‘Lani’ tidak ada, justru pengganti Aling adalah seorang laki-laki.

Bagi saya yang belum selesai membaca novelnya, ada adegan yang serasa kurang nyambung dengan adegan sebelumnya atau sesudahnya. Adegan Flo menghilang di rawa sepertinya muncul tiba-tiba tanpa ada keterkaitan dengan adegan berikutnya. Istri saya menambahkan, didalam novel Flo hilang ketika berdarmawisata dan berhasil ditemukan oleh kelompok yang dipimpin Mahar (ini menjelaskan kenapa ketika Flo pindah sekolah, dia duduk sebangku dengan Mahar).

Saya sendiri agak berbeda pendapat, dalam hal menyampaikan pesan mengenai pentingnya pendidikan, sikap pantang menyerah, kekuatan mimpi/cita-cita, saya melihat film ini bisa menyampaikannya dengan cukup baik. Ditambah lagi, pesan mengenai kemiskinan, ketidakadilan, kesenjangan sangat mudah dirasakan secara visual dibandingkan penggambaran tertulis di dalam novel. Saya harus mengakui penggambaran isu-isu ini di dalam novelpun cukup baik, namun untuk kalangan yang lebih luas penggambaran visual didalam film ini cukup mengaduk-aduk perasaan. Bagaimana adegan demi adegan disusun untuk menggambarkan kondisi di SD Muhamadiyah dengan SD PN Timah seperti bumi dan langit, pesan seperti inilah tampaknya yang hendak ditonjolkan dalam film ini.

Seperti juga dalam film-film yang mengeksplorasi alam bebas, film ini cukup kuat menggambarkan keindahan alam Pulau Belitung dari padang savanna hingga pantai berbatu yang indah. Film ini juga meng-eksploitasi dengan cukup baik adegan-adegan ketika para aktor menaiki sepedanya. Tidak heran dari awal hingga akhir, elemen sepeda tidak bisa dilepaskan dari film ini.

Akhirnya dalam debat sepanjang perjalanan pulang dari bioskop, saya menyimpulkan bahwa tidak mungkin menuangkan seluruh halaman novel (534 halaman) ke dalam scene berdurasi 2,5 jam. Alhasil beberapa adegan pendukung memang tampak seperti pendukung saja tanpa bisa memperkuat plot utamanya. Anyway, saya tetap merekomendasikan film ini untuk ditonton khususnya untuk mengingatkan cita-cita masa kecil yang terlupakan dan pentingnya pendidikan bagi tiap warga negara di Indonesia.

Akhirnya bagi yang belum menonton: Selamat Menonton!

sinopsis laskar pelangi bisa dibaca disini, disini, Sastra Belitong

license to operate

2008-09-26T11:16:00.000+07:00

Dalam sebuah meeting dengan BUMN pertambangan ternama, salah satu staf BUMN tersebut mengemukakan perlunya ‘license to operate’ melalui kegiatan-kegiatan CSR. Mendengar kata ‘license to operate’ saya teringat kisah seorang kolega, warga negara Amerika – veteran perang Vietnam yang menghabiskan hidupnya di Thailand, yang saat ini aktif sebagai trainer dan fasilitator di isu-isu capacity building untuk pembangunan berkelanjutan. Kolega ini menceritakan bagaimana pada masa perang Vietnam, armada udara Amerika harus diterbangkan dari pedalaman Thailand puluhan pesawat setiap hari selama 24 jam. Membayangkan operasi yang sama di bandara, kebisingan yang ditimbulkan tentu sangat tinggi dan bisa mengganggu warga sekitar. Nah, kolega saya ini bertugas membangun komunikasi dengan masyarakat sekitar untuk mendapatkan ‘license to operate’. Pelajaran yang saya peroleh adalah, konsep social responsibility itu ternyata tidak melulu berlaku di sektor ekstraktif seperti pertambangan maupun kehutanan. Tanggung jawab sosial merupakan ekspresi terhadap kebutuhan dan keprihatinan para stakeholder. Dan dalam kasus kolega saya itu, masyarakat disekitar airbase cukup menerima karena keberadaan serdadu Amerika ikut mendukung perekonomian setempat disamping masyarakat diberi bantuan sembako pada waktu-waktu tertentu.

Heboh daging sampah: berantas kemiskinan!

2008-09-13T07:18:00.001+07:00

Tiba-tiba kita dikejutkan dengan beredarnya daging sampah. Daging sampah itu konon kabarnya merupakan limbah dari industry perhotelan yang kemudian dikumpulkan pemulung dan oleh pemulung kemudian disalurkan ke pengumpul dan dibeli oleh pedagang yang selanjutnya dijual kembali kepada konsumen.

Huh..akan jadi seperti apa ya bangsa ini kalau masyarakat kita mengkonsumsi makanan yang sudah menjadi ‘sampah’. Dari sisi kesehatan, makanan sampah jelas membahayakan. Disisi ekonomi, perilaku masyarakat kita sangat sensitive terhadap variable harga sehingga jika ada dua barang identik dengan salah satu barang harganya lebih murah, maka konsumen cenderung memilih produk dengan harga yang lebih murah. Sayangnya, pertimbangan kesehatan dan kualitas masih menjadi prioritas ke-sekian. Kondisi demikian, saya meyakini disebabkan oleh daya beli masyarakat yang menurun ditambah adanya tren inflasi pasca kenaikan bahan bakar minyak lalu dan memasuki bulan ramadhan.

Menurut catatan BPS, inflasi bulan agustus 2008 dari kelompok pengeluaran bahan makanan menunjukkan kenaikan 0,94% dibandingkan bulan Juli 2008. Sementara laju inflasi berjalan dalam tahun 2008 mencapai 13,5%, sedangkan inflasi year on year (yoy) dibandingkan bulan Agustus 2008, jauh lebih tinggi lagi mencapai 20,08%. Besaran kontribusi pengeluaran bahan makanan didalam inflasi secara umum cukup tinggi, bahkan inflasi umum relative lebih rendah misalnya laju inflasi selama tahun 2008 mencapai 9,4%.

Bandingkan juga daya beli masyarakat di tingkat bawah. Masih menurut BPS, upah buruh industry nominal menunjukkan kenaikan 11,72% (yoy) atau triwulan I-2008 mencapai Rp 1,124 juta/bulan. Nah, kenaikan upah nominal ini ternyata tidak mampu mengejar inflasi, katakan saja dari komponen makanan sudah mencapai 13,5%. Tidak hanya itu, penurunan upah riil buruh bangunan sebesar 0,14% menunjukkan daya beli masyarakat yang mengalami penurunan.

Lalu semakin masuk akal, kemunculan daging sampah di pasar disebabkan adanya permintaan masyarakat. Namun, proses ini bisa berjalan sebaliknya. Dalam keyakinan ekonomi pasar, terdapat adagium ‘supply creates its own demand’. Ada kemungkinan, awalnya pedagang ‘nakal’ cuma mencoba-coba mendistribusikan daging sampah, tetapi kemudian berlanjut karena terbentuk permintaan pada segmen masyarakat tertentu.

Dalam hal ini pemerintah harus melakukan dua hal, pertama meningkatkan daya beli masyarakat dengan penciptaan lapangan kerja secara luas. Hal ini diharapkan akan mengurangi kemiskinan. Kedua, melakukan pengawasan terhadap pelaku pasar untuk menjamin hak konsumen dalam mendapatkan produk yang aman dan sesuai standar kesehatan. Langkah kedua sudah mulai dilakukan, yang pertama.. masih jauh.

ha..ha..ha

2008-07-18T13:26:00.004+07:00

nyantai dikit ah...
pengen sharing undangan nikah yang unik ala Kelik Pelipur Lara - Pemeran Wapres JK
ha..ha..ha

famine and Malthus's population check

2008-06-13T15:53:00.005+07:00

Ada 2 artikel menarik di the economist, yang pertama (tentang teori Malthus) dan yang kedua (tentang kelaparan di Ethiopia). Menarik karena keduanya menyoroti mengenai penyebab kelaparan dari sisi yang berbeda. Argumentasi Malthus yang terkenal yaitu overpopulasi akan mengalahkan produksi makanan, dimana daya dukung lingkungan tidak mampu 'memberi makan' populasi yang ada sehingga penduduk berkompetisi mendapatkan makanan. Ada yang dapat, lalu yang tidak dapat menderita kelaparan. Solusi ala Malthus adalah pembatasan jumlah penduduk.

Pendapat Malthus seringkali kita dengar namun jika melihat beberapa kondisi empiris, tampaknya pembatasan penduduk tidak selalu menjawab problem kelaparan di berbagai tempat. Salah satunya seperti di artikel kedua (disini). Perubahan iklim, buruknya iklim investasi khususnya di sektor pertanian, dan governance yang buruk melipatgandakan dampak kekeringan menjadi kelaparan. Selain itu, persoalan struktural seperti ketiadaan akses terhadap lahan pertanian memberikan kontribusi yang signifikan terhadap transformasi kekurangan makanan menjadi bencana kelaparan. Lalu kalau menggunakan solusi pembatasan penduduk, yang seperti apa? tanpa pembatasan pun, bencana kelaparan akhirnya menjadi pembatas penduduk alamiah, bukan? Mungkin ada pula pengambil kebijakan yang secara 'tidak sadar' menunda pengiriman bantuan bagi korban bencana yang akhirnya menambah jumlah korban jiwa. Mereka ini secara 'tidak sadar' meyakini bahwa jumlah penduduk adalah problem. Sayangnya walaupun jumlah penduduk merupakan problem namun menyelesaikan persoalan tersebut dengan kacamata 'Malthus' tapi tidak selalu tepat dalam situasi seperti ini.

Tentang kritik terhadap Malthus bisa dibaca disini

Piala eropa yang menyesakkan

2008-06-08T21:52:00.001+07:00

Malam tadi, Piala Eropa dibuka dengan opening ceremony yang meriah dan disiarkan setidaknya di tiga stasiun TV nasional. Ada yang menyesakkan ketika melihat bagaimana opening ceremony dipertontonkan. Saya teringat bagaimana kemeriahan yang berbeda terasa ketika Jakarta menjadi tuan rumah sebuah event olah raga internasiona, Thomas and Uber Cup 2008. Seingat saya tidak ada opening ceremony yang demikian menggelegar, hanya beberapa iklan layanan dari televisi swasta yang menjadi salah satu sponsor even tersebut.
Acara malam tadi demikian menyesakkan bukan karena orang dilarang mendukung kesebelasan tim negara lain namun ekspresi yang sama sayangnya tidak ditunjukkan ketika tim Indonesia dari cabang olah raga apapun berlaga di even internasional. Lalu, presenter dan pengisi acara dengan bangga memakai kostum negara peserta piala eropa termasuk atribut bendera juga dikibarkan penonton. Pertanyaannya apakah sedemikian mindernya kita hingga kita menjadi bangga dengan mengibarkan bendera negara lain?

BLT dan gender inequality

2008-06-04T15:58:00.007+07:00

Akhirnya harga BBM naik dengan didukung dalih pemerintah yang memberikan bantuan langsung tunai (BLT) sebagai upaya mengurangi dampak bagi kelompok masyarakat yang miskin dan hampir miskin. Ada yang dilupakan dari kebijakan ini, yaitu dampaknya kepada keadilan gender. Kenapa isu ini menjadi penting? Tidak dapat dipungkiri bahwa persoalan gender masih membelit masyarakat kita. Isu gender sering kali hanya dipahami sebagai emansipasi wanita, parahnya pada sebagian masyarakat contohnya 'kelompok' dalam agama menolak dengan kencang isu-isu gender bahkan membuat penghakiman yang tidak perlu terhadap elemen-elemen pendorong keadilan gender (ini kasus nyata di kelompok pengajian di kompleks saya).
Sayangnya fakta di lapangan, ketidakadilan gender ini masih terus terjadi. apalagi dengan BLT yang dikeluarkan tanpa memperhitungkan dampak terhadap relasi gender, mengakibatkan kelompok perempuan dan anak-anak yang semakin menderita.
Pandangan sebagian kita bahwa laki-laki adalah bread-winner, pembawa penghasilan ke dalam rumah tangga menyebabkan keputusan dalam rumah tangga dibuat oleh laki-laki yang dianggap paling bertanggung jawab dalam keluarga. Tengok saja gambar-gamber berikut:

siapa yang mengantri BLT? yap.. perempuan dan anak-anak
kemana laki-laki? tentu saja bekerja, mereka kan 'kepala keluarga'
siapa yang menikmati BLT? tergantung apa kata kepala keluarga (laki-laki). bisa jadi dibelikan rokok tambahan karena pendapatan pasca BLT relatif meningkat
bagaimana nasib anak-anak dan perempuan? ya.. tergantung apa kata kepala keluarga. Tidak ada jaminan alokasi makanan-pun bertambah setelah mendapat BLT. bisa-bisa semakin berkurang karena laki-laki sebagai kepala keluarga meminta porsi lebih banyak karena 'sekali lagi' dia kepala keluarga.

Nah dengan kondisi seperti ini apa iya BLT akan memperbaiki kesejahteraan ibu (perempuan) dan anak? Conditional cash transfer atau nama kerennya PKH (program keluarga harapan) seharusnya diperluas cakupannya. Saat diluncurkan baru tujuh provinsi dengan cakupan kurang lebih 500.000 keluarga miskin. Dulu cuma 27 provinsi, sekarang sudah berapa provinsi ya?

Orang kaya=Orang penderma

2008-01-18T13:58:00.001+07:00

Pandangan kita sering keliru menyangka orang kaya itu kurang berderma. Tidak juga, mungkin beberapa kasus statemen ini benar tapi di kasus yang lain orang kaya justru yang paling berderma tanpa perlu berteriak-teriak. Dalam ajaran Islam, tangan kanan berbuat baik jangan sampai diketahui oleh tangan kiri. Ada lagi, tangan diatas lebih baik daripada tangan dibawah.

Link berikut menjelaskan betapa orang kaya juga rajin berderma. Menariknya, orang paling kaya di Indonesia ternyata paling banyak berderma. Para penderma (philantrophist) tersebut disusun berdasarkan kontribusi dalam aspek sosial termasuk pendidikan, kesehatan, olah raga, kesenian dan juga bantuan terhadap bencana alam. Mungkin ini menjadi jawaban kenapa Abu Rizal Bakri termasuk orang yang paling berderma, karena bencana Lapindo dimana dia 'diduga' berada dibelakang Lapindo ketika bencana itu terjadi dan sekaligus ikut bertanggung jawab kepada korban. Tapi apakah itu cukup adil bagi korban bencana dan lingkungan yang menjadi rusak?

Iklim buruk investasi migas

2008-01-17T18:16:00.000+07:00

Ini oleh-oleh dari menghadiri seminar dengan pembicara Kurtubi, pakar perminyakan nasional. Topiknya tidak jauh seputaran dampak kenaikan harga minyak dunia terhadap perekonomian nasional. Pertanyaan mendasarnya kenapa Indonesia gagal mengambil manfaat dari kenaikan harga minyak seperti pernah terjadi di era 70-an? Dari diskusi tersebut bila dirunut terungkap perubahan kebijakan neoliberal pada industri migas berdampak terhadap ketidakpastian berinvestasi.

Salah satu poin penting adalah kondisi Indonesia saat ini sebagai net importer disebabkan oleh permintaan dalam negeri yang lebih besar dari produksi per tahunnya. Alhasil kekurangannya dicarikan dari sumber impor. Pertanyaan kenapa supply lebih kecil dapat dijawab dengan tidak ditemukannya sumber-sumber minyak baru selama kurun 8 tahun terakhir (2001-2008) sehingga produksi aktual hanya mengandalkan lapangan lama yang marginal produktivity-nya dipastikan sudah menurun. Pertanyaan selanjutnya kenapa tidak ada upaya ekplorasi sumur-sumur minyak baru? Penyebabnya diantaranya ketidakpastian investasi dan perubahan kebijakan perminyakan dengan dikeluarkannya UU migas no 22/2001.

Dalam UU tersebut, Pertamina tidak lagi menjadi pemain tunggal dalam eksplorasi dan eksploitasi minyak. Sebagai gantinya dibentuk badan pelaksana (BP migas) yang dibentuk untuk melakukan pengendalian kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi. Implikasi yang juga diatur dalam UU tersebut Pertamina tidak lagi berdiri sendiri tetapi harus melakukan kontrak kerja sama dengan badan pelaksana untuk melanjutkan kegiatannya pada wilayah kuasa pertambangannya. Dengan kata lain, badan pelaksana-lah yang menjadi 'pintu' kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas termasuk mengelola penerimaan sektor migas dalam bentuk kontrak bagi hasil-production sharing contract. Sementara Pertamina dan perusahaan perminyakan lainnya harus mengikuti 'rule of play' dari badan pelaksana.

Salah satu implikasi buruk dari UU tersebut adalah ketentuan perpajakan pada kegiatan eksplorasi, padahal tahap ini tingkat keberhasilannya belum pasti. Selain itu otonomi daerah ikut memperburuk citra investasi dengan semakin banyaknya meja yang harus dilalui dalam prosedur investasi. Tau sendiri dong, banyak meja artinya apa? (bersambung)

Telepon seluler & konversi BBM

2007-11-09T19:30:00.001+07:00

Apakah ada hubungannya jaringan telpon seluler dengan program konversi minyak tanah ke gas? Silahkan berfikir sejenak sementara saya ceritakan bagaimana sinyal hp (handphone) mengatasi keterpencilan.

Saya pernah mengalami kenikmatan tidak punya hp di era semua orang merasa 'harus' memiliki hp ketika saya bekerja d kep. Tanimbar, salah satu pulau terpencil di maluku. Saya merasa bebas kemanapun tanpa khawatir orang lain tahu dan menghubungi saya. Juga saya tidak perlu deg-degan setiap mendengar dering hp. Alat komunikasi yang tersedia disana hanya telepon kabel & surat menyurat. Mengirim surat ke jakarta atau sebaliknya bisa mencapai 1 bulan, walaupun dikirim dg kilat khusus.

Sejak 2 tahun lalu, pemandangan orang menenteng hp sudah tidak asing lagi. Semenjak itu pula kesan remote sudah tidak terasa lagi. Lalu bagaimana dengan kantor pos? Agaknya kerjanya lebih ringan apalagi peran komunikasi tulis semakin tergantikan oleh sms. Bahkan ucapan hari besar keagamaan lebih murah dkirim lewat sms.

Tampaknya ini yang terjadi secara umum pada PT. POS ketika penetrasi telpon seluler merambah ke pelosok negeri. Pekerjaan yang berhubungan dengan core business (pengiriman surat & paket pos) PT. POS semakin sedikit sehingga tidak mengherankan ketika PT.POS masuk ke area yang tidak sepenuhnya berhubungan dngan core business-nya seperti distribusi kompor gas dalam program konversi energi.

Saya belum melakukan regresi apapun, tapi jika anda mau mencoba; kesuksesan program konversi minyak tanah kemungkinan dipengaruhi oleh penetrasi telpon seluler. Dengan demikian investasi jaringan seluler yang semakin luas akan menduking program konversi minyak tanah.

good and bad of global warming

2007-11-07T06:41:00.000+07:00

Ini sebuah cerita yang saya dapat dalam sebuah workshop. Cerita ini tentang sejauh mana dampak global warning terhadap kehidupan manusia. Untuk memahami pemanasan global, mari kita ambil contoh sederhana. Setiap anda bepergian dengan kendaraan bermotor, asapnya akan dilepaskan ke udara bebas & atmosfer. Dalam konsentrasi yang kecil akumulasi polutan tidak membahayakan, sayangnya akumulasi itu sudah terjadi sejak revolusi industri dimulai. Yang membahayakan dari emisi gas adalah ketidakmampuan atmosfer melepaskan panas matahari ke luar angkasa karena terhalang kumpulan gas polutan tadi. Efeknya panas terpantul kembali ke bumi dan secara perlahan berkontribusi dalam pencairan es di kutub & pemanasan air laut. Itulah kenapa gas rumah kaca (GRK) disebut meminjam situasi sejenis di rumah kaca.

Air laut yang lebih hangat bukan sesuatu yang buruk. Kondisi ini memicu metabolisme yang lebih cepat termasuk perkembangbiakan spesies tertentu, contohnya squid (sotong, cumi-cumi dan sejenisnya). Banyak riset yang menunjukkan hal ini (disini, disini,). Apa artinya bagi penikmat seafood? Tidak perlu khawatir kekurangan cumi-cumi bahkan kini bisa menyantap lebih banyak karena ketersediaannya melimpah. Lalu? Yap tepat sekali, penikmat seafood tentu tahu konsekuensi kesehatan yaitu kolesterol. Semakin banyak konsumen cumi-cumi akan meningkatkan resiko kesehatan, anda harus bolak-balik ke dokter dong? Padahal pergi ke dokter juga naik kendaraan bermotor, dan itu artinya menambah GRK.
Moral cerita, dalam suatu sistem elemen-elemennya tidak selalu bergerak saling mendukung, kadang saling bertabrakan lalu kembali mengikuti pola-pola yang sudah ada. Jadi global warming tidak terlalu buruk, bukan?

Menolak pendatang

2007-10-31T23:08:00.001+07:00

Besok (1 november 2007) pemkot DKI Jakarta akan melakukan operasi yustisi untuk mengurangi pendatang di ibukota. Dalam prakteknya, petugas akan memeriksa identitas kependudukan seperti kartu tanda penduduk. Konon yang melanggar ketentuan kependudukan harus membayar denda kurang lebih Rp. 7juta. Tujuannya operasi ini untuk menimbulkan efek jera supaya pendatang tidak mau datang ke jakarta.

Benarkah demikian?
Secara implisit target operasi yustisi adalah pendatang yang miskin. Mereka biasanya tidak punya identitas lengkap, tempat tinggal tetap bahkan pekerjaan tetap. Karena alasan timbulnya masalah sosial seperti gelandangan & pengemis, mereka selalu ditolak oleh pemerintah kota manapun. Seandainya mereka tertangkap, bagaimana mereka akan membayar denda 7juta itu? Lebih buruk, mereka bahkan tidak mampu membiayai kepulangan ke tempat asal jika pemkot mendeportasi mereka.
Sementara pendatang yang non miskin cenderung dimaafkan karena dianggap tidak mengganggu & justru memberikan kontribusi pada ekonomi lokal.

Kebijakan kependudukan seringkali kontroversial oleh karena itu harus diintegrasikan dengan kebijakan lainnya. Akar masalahnya bukan pada orang yang datang ke kota tetapi menjawab mengapa mereka migrasi ke kota? Berkurangnya lahan pertanian, lapangan kerja serta pertumbuhan yang terpusat di perkotaan adalah beberapa sebab kenapa terjadi urbanisasi. Untuk mengurangi pendatang diperlukan kebijakan yang memecahkan akar masalah urbanisasi sedangkan kebijakan kependudukan difokuskan saja pada isu pengendalian pertambahan penduduk secara alami.

Land Evolution (revisited)

2007-10-20T06:06:00.000+07:00

Sejak 1995,hampir setiap tahun saya usahakan untuk pulang ke Denpasar,kota tempat saya di besarkan hampir 20 tahun. Di kota ini, setiap saya datang, semakin mnggeliat & mempercantik diri. Sekarang, mencari mal & pusat pertokoan tidak sesulit dulu, demikian pula jenis & kualitas barang yang di tawarkan semakin beragam.

Menjamurnya pusat pertokoan, mal dan sejenisnya tidak dapat dilepaskan dari perkembangan penduduk yang melirik Denpasar sbg pusat ekonomi baru. Meningkatnya jumlah penduduk -termasuk para pendatang- merupakan ancaman tersendiri untuk konversi lahan pertanian. Dampak ini saya perhatikan sangat jelas terlihat polanya. Kota Denpasar tumbuh ke wilayah yang dulu disebut pinggiran. Rumah saya di daerah Padang Sambian, saat ini bukan pinggiran lagi. Saya ingat ketika rumah saya masih dlm proses pembangunan, hamparan sawah yang menghijau adalah pemandangan biasa & tidak jauh dari rumah ada sungai yang saya biasa memancing dsana. Bahkan, untuk mencapai rumah saya hanya ada satu jalan yang dibeberapa tempat masih belum diaspal.

Sekarang, jalan aspal hotmix sudah menembus kira-kira 50 meter dibelakang rumah saya. Lahan sawah yang dulu sejauh mata memandang,kini tinggal beberapa petak saja. Gantinya, bangunan rumah, hotel, pertokoan berdiri disana. Sering saya bertanya bagaimana nasib pemilik sawah yang dikonversi itu? Apakah sesuai dg prediksi Lenin dimana mereka menjadi wage laborer di kota atau menjadi orang kaya baru? Konon, beberapa orang menjadi sukses setelah menjual tanahnya sedangkan beberapa yang lain nasibnya tidak berubah bahkan lebih buruk. Tetapi yang pasti, nasib para buruh tani semakin tdak jelas karena penyempitan luas sawah mengakibatkan kompetisi mendapatkan pekerjaan semakin sulit. Sementara, mencoba pekerjaan dluar pertanian tidak mudah karena ada skill gaps yang tidak dimiliki padahal dibutuhkan oleh non farm jobs.

Cerita seperti ini terjadi dibanyak tempat lainnya di Indonesia. Yang pernah saya datangi, Kepulauan Tanimbar & Kabupaten Pelalawan Riau terlihat pola-pola sejenis. Yang sedikit berbeda adalah pengusaan atas tanah dikedua tempat tersebut masih didominasi oleh tanah adat (ulayat=Riau; petuanan=Tanimbar).

Dosen saya pernah bertanya dalam seminar tesis 'Kalau komersialisasi tanah itu tak bisa dihindari,lalu apa?'. Jawaban saya saat ini adalah yang paling penting tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat. Setidaknya ada 2 persoalan mendesak yakni lapangan kerja & ketahanan pangan. Petani & buruh tani mungkin sudah saatnya pindah pekerjaan ketika upah bertani lebih kecil upah d tempat lain. Untuk mengatasi persoalan ketahanan pangan, perlunya campur tangan pemerintah untuk memberi insentif petani berproduksi lebih banyak. Untuk menghidari perpindahan tenaga kerja ke luar sektor pertanian, sektor ini harus atraktif. Caranya perlu ada campur tangan pemerintah untuk memberikan insentif agar petani mau berproduksi lebih banyak. Dengan kata lain membuat pendapatan petani lebih besar pendapatan di tempat lainnya sehingga dia tidak harus menjual tanahnya bahkan kalau perlu memperluas lahan garapannya. Paling tidak dua hal akan terpenuhi yaitu lapangan kerja dan ketahanan pangan .

happy ied mubaraq

2007-10-11T21:29:00.001+07:00

I wish you all happy ied mubaraq,

Selamat Idul Fitri 1428 H,

despite all the difference we had, let's make our world better

so we can live in peace and harmony

tentang corporate social responsibility

2007-10-04T23:08:00.001+07:00

Ini pengalaman saya melakukan assessment pada sebuah perkebunan kelapa sawit di Sumatra. Dalam assessment itu, perusahaan ingin mengetahui bagaimana dampak sosial akibat beroperasinya perusahaan sebagai bagian dari tanggung jawab perusahaan kepada konsumen, pemegang saham, masyarakat bahkan kepada lingkungan (bumi). Serba serbi CSR bisa dilihat disini.

Bicara mengenai perubahan sosial adalah ladang perdebatan karena tiap orang memandang perubahan dari sudut pandang yang berbeda. Dan itulah yang terjadi ketika tim mempresentasikan hasil temuan penilaian dampak sosial. Tidak dapat dipungkiri bahwa investasi skala besar membawa perubahan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat sekitarnya. Setidaknya, masyarakat mengenal cara baru bertani dimana sebelumnya hanya mengenal perladangan dan kebun karet rakyat.

Disisi lain, perubahan ekonomi bukanlah satu-satunya perubahan yang terjadi. Relasi sosial antara masyarakat dan sumber daya ikut berubah. Contohnya konversi lahan menjadi kebun kelapa sawit telah menghilangkan akses masyarakat kepada tanah ulayat (adat), ditambah lagi komersialisasi lahan kepada pendatang karena nilainya meningkat sejalan beroperasinya perusahaan. Perubahan sosial seperti ini semakin sulit dibahas jika kemudian harus dibandingkan dengan perubahan ekonomi yang relatif dapat diukur secara moneter. Sulitnya lagi, perubahan sosial kadang irreversible sehingga tidak tergantikan dengan nilai uang manapun. Namun upaya pengukuran secara kuantitatif tetap bisa dilakukan namun ini bukanlah angka pasti, hanya menunjukkan indikasinya saja.

Kembali ke presentasi diatas, perusahaan secara implisit berusaha mempertahankan bahwa keberadaan investasi besar menguntungkan masyarakat sedangkan kami mencoba melihat bahwa selain manfaat ekonomi, terjadi perubahan lain yang mungkin bisa mengurangi keuntungan perusahaan dimasa depan. Inilah yang disebut tanggung jawab sosial perusahaan yang diejawantahkan bagaimana menjamin keberlanjutan usaha tanpa mengurangi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan.

(jangan mengganggu) orang berbuka puasa

2007-09-19T20:28:00.000+07:00

Bulan puasa diyakini banyak memberikan berkah kepada penganut yang menjalankannya. Tidak hanya dalam aspek religius, bulan puasa ikut menarik kegiatan ekonomi yang unik dan semarak khususnya hanya di bulan ini seperti pasar kaget ramadhan, tempat usaha dadakan di pinggir jalan yang menyediakan menu berbuka puasa yang bervariasi dll.

Ada yang menarik sewaktu saya melintasi sebuah kampus universitas swasta di daerah lenteng agung, ketika tiba waktu berbuka puasa sekelompok mahasiswa (dan mahasiswi) berdiri di tengah jalan sambil membawa spanduk "buka puasa gratis" dan membagi-bagikan air mineral. Secara aturan berlalu lintas, hal ini membahayakan baik kepada kelompok mahasiswa tersebut ataupun pengemudi kendaraan yang lewat. Walaupun secara niat dan maksud kegiatannya baik, sepertinya agama Islam sendiri tidak mengajarkan untuk melakukan kebaikan dengan mengakibatkan gangguan bagi orang lain. Saya kira, mereka cukup mendirikan tenda di pinggir jalan dan tidak perlu memperlambat laju lalu lintas dan menghimbau pengemudi untuk 'mau berbuka puasa'. Kalau puasa itu adalah ibadah yang sifatnya individu (hanya Tuhan dan manusia yang bersangkutan yang tahu) maka serahkan saja kepada individu kapan dan dengan apa mereka ingin berbuka. Kalau kemudian mereka terlambat berbuka karena satu dan lain sebab sesungguhnya hanya Tuhan yang tahu pahala seperti apa yang layak diberikan kepada individu. Kalau sudah begini, tampaknya umat kita (Islam) masih perlu belajar banyak mengenai cara-cara persuasif untuk berbuat kebajikan tanpa membuat orang lain 'worse off'.

Orang miskin (tak) layak dibela

2007-09-02T20:53:00.000+07:00

Coba simak pendapat wakil rakyat berikut dalam menyikapi dua isu yang berbeda, keduanya dikeluarkan dalam waktu yang tidak jauh berbeda.

A. konversi minyak tanah

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Agung Laksono pada kesempatan jumpa pers di kantornya (27/8), menilai pemerintah telah gagal. ...Pemerintah dipandang tidak mampu mengantisipasi keterkejutan masyarakat karena minyak tanah yang telah membudaya sejak lama menjadi bahan bakar andalan akan tergantikan oleh gas.

...

Selain itu, Agung juga meminta agar semua kalangan turut mendukung suksesnya kebijakan konversi ini. Dia menyayangkan adanya sejumlah oknum yang memanfaatkan situasi sulit seperti ini demi keuntungan pribadi.

B. tarif jalan tol
DPR mendukung gugatan class action masyarakat dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) atas keputusan pemerintah menaikkan tarif tol.
...
class action merupakan salah satu jalan bagi publik untuk mencari keadilan. "Class action untuk menuntut pembatalan kenaikan tarif tol itu tidak bisa dihindari dan justru harus didukung karena pemerintah tampaknya tetap ngotot menaikkan tarif tol," kata Lukman
...
Hal senada diungkapkan Diah Defawatie Ande. "Beban masyarakat sudah begitu tinggi, pajak dikenakan pada setiap aktifitas kehidupan. ... Ia menilai, pemerintah dan perusahaan pengelola jalan tol sengaja menutupi perjanjian awal pembangunan jalan tol untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, tapi merugikan masyarakat.

menarik bukan? setidaknya ada 2 kata kunci yang menggelitik yaitu kata "keuntungan" dan "masyarakat" dimana pada kedua kasus diatas mewakili pandangan yang berbeda. Pertanyaannya kemudian masyarakat manakah yang diwakili oleh para wakil rakyat itu? idealnya adalah para konstituen yang memilih mereka sehingga mereka bisa duduk di senayan. Terlepas dari wakil rakyat diatas mewakili partai apa, pemilih datang dari berbagai latar belakang ekonomi. Seandainya dari data orang miskin sebanyak 37,17 juta orang semuanya mencoblos pada pemilu yang lalu, maka ini sudah cukup untuk menjadi alasan perjuangan di senayan. Tapi kenyataannya kembali ke pertanyaan awal saya diatas, siapa mewakili siapa (bandingkan dengan penduduk Jakarta (miskin dan tidak miskin) yang jumlahnya hanya 5 jutaan orang)? Sangat jelas pada isu tarif tol, masyarakat yang notabene mampu-lah yang diwakili dan layak diperjuangkan. Sedangkan pada isu konversi, masyarakat miskin layak menerima dampak konversi berupa kelangkaan minyak di pasaran.

Kedua, mengulas kata 'keuntungan' menimbulkan pertanyaan siapa yang untung dan siapa yang buntung? Pada kedua kasus, jelas yang buntung adalah masyarakat secara keseluruhan. Pada kasus tarif tol, kenaikan tarif akan ditransmisikan ke harga produk akhir mengingat biaya transportasi yang meningkat. Sedangkan pada kasus konversi, kelangkaan minyak berakibat berkurangnya daya beli masyarakat miskin selain dari sisi produsen, dapat meningkatkan harga 1 porsi nasi (misalnya warteg).

Bicara siapa yang untung, ini tantangannya! tidak mudah menelisik siapa yang mendapat keuntungan pada kedua kasus ini. Dalam setiap rantai produksi (kasus konversi) mereka menangguk keuntungan walaupun dalam besaran yang berbeda. Sedangkan tarif tol tampaknya akan menguntungkan pemerintah karena meningkatnya pendapatan jasa marga berarti setoran devidennya akan meningkat.

Menarik juga sambutan Burhanudin Abdullah mengenai paradox pembangunan "trickle up economy atau penghisapan ke atas" patut menjadi renungan. Masyarakat sudah lelah menjadi pihak yang 'buntung' melulu, lalu kapan 'untung'-nya???

Ganyang Malaysia...

2007-08-31T09:25:00.000+07:00

Rame-rame ngomongin pemukulan wasit karate di Malaysia (disini), iseng-iseng browsing di google dan ini hasilnya:

224,000 hasil penelusuran untuk malaysia "illegal logging". (0.12 detik)
185,000 hasil penelusuran untuk malaysia tki. (0.10 detik)
62,800 hasil penelusuran untuk malaysia wasit indonesia. (0.16 detik)
49,100 hasil penelusuran untuk malaysia ambalat. (0.32 detik)
16,500 hasil penelusuran untuk ganyang malaysia. (0.06 detik)

Hasil pencarian ini menunjukkan skala dan kerumitan masalah yang dihadapi dalam hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia. Kalau bicara siapa salah apa, saya kira kedua negara sama-sama menyumbang terhadap munculnya masalah tersebut. Sekarang pilihannya adalah ketegasan kedua belah negara untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tertunda. Penyelesaian jalur hukum harus dikedepankan dengan mendorongnya melalui jalur diplomatik kedua negara. Jika tidak diantisipasi dengan segera, anarki masyarakat yang berkedok nasionalisme untuk "menggayang Malaysia" bisa kembali terjadi.

keadaan darurat untuk kebakaran hutan

2007-08-26T13:46:00.000+07:00

sebuah berita menarik dari media Indonesia (disini)
Yunani, Sabtu waktu setempat, mengumumkan negara dalam keadaan darurat, seiring jumlah korban tewas akibat kebakaran hutan yang paling tidak mencapai 49 orang.
....

"Hari ini adalah hari berduka. Ini adalah tragedi nasional," kata Karamanlis, Sabtu pagi, setelah pertemuan di Kota Sparta, Peloponnese.

sumber (disini)

kapan ya, pemimpin bangsa Indonesia mengumumkan keadaan serupa ketika bencana ekologis kebakaran hutan kerap terulang? salah satu contohnya ini kejadian terakhir.

Kenapa saya belum meng-konversi minyak tanah ke gas LPG?

2007-08-09T23:07:00.000+07:00

Untuk alasan praktis dan cenderung konservatif sejak awal berumahtangga, saya menggunakan kompor minyak tanah. Saat ini pemerintah memperkenalkan program konversi minyak tanah ke gas dengan alasan pengurangan penggunaak BBM yang pada akhirnya mengurangi subsidi pemerintah terhadap minyak tanah (disini). Minyak tanah adalah produk yang mendominasi besaran subsidi, sekitar 75% (disini).

Ada beberapa alasan kenapa saya memilih menggunakan minyak tanah:
#1 harga terjangkau, termasuk infrastruktur pendukung seperti kompor tersedia cukup banyak di pasar
#2 mudah diperoleh, di sekitar tempat saya tinggal minyak tanah bisa dibeli di warung, toko ataupun penjaja minyak keliling. Salah satu keuntungan membeli minyak pada penjaja keliling adalah harganya lebih murah dibandingkan membeli di warung. Kapan-kapan kita ulas kenapa ini bisa terjadi.
#3 aman digunakan, pemakaian minyak tanah secara relatif beresiko lebih kecil dibandingkan pemakaian gas.

Tetapi saya mulai berpikir seandainya saya menggunakan gas LPG untuk memasak, keuntungan dan kendala apa saja yang mungkin saya temui?
#1 biaya yang lebih murah; dalam sebulan penggunaan minyak tanah, kami bisa menghabiskan Rp 73 ribu; sedangkan isi ulang LPG hanya Rp 55 ribu. Angka pemakaian LPG masih berupa asumsi jika pola memasak saat ini menghabiskan 1 tabung gas saja.
#2 investasi awal; untuk awal saya harus membeli kompor gas, selang tabung dan regulator serta tabung gas beserta isinya untuk pengisian ulang berikutnya. Setelah di total semuanya bisa menghabiskan antara Rp 300-500 ribu.
#3 mudah memperoleh tabung; rata-rata toko kelontong yang cukup besar menyediakan tabung LPG ukuran 15 kg ini. Bandingkan dengan ketersediaan tabung gas 3kg program konversi di pasar? Produksi tabung masih terhambat investasi (disini)
#4 resiko tinggi; jika tidak berhati-hati, kesalahan penggunaan dapat berakibat fatal. Untuk itu pengetahuan dan pengalaman dibutuhkan. Kejadian meledaknya tabung gas program konversi setidaknya menunjukkan 2 hal yaitu kualitas tabung yang buruk (disini) dan perlu waktu untuk merubah perilaku masyarakat dalam hal penggunaan gas.

Poin terakhir soal konversi minyak tanah adalah kelangkaan minyak tanah menjelang penerapan konversi secara nasional; Apakah dengan menghilangkan minyak tanah di pasar, orang akan menyerbu membeli gas? Jawabannya belum tentu! Siapa yang bermain di belakang kelangkaan minyak tanah? ini harus diungkap jika pemerintah ingin program konversi sukses.

Jalur Normal Membuat SIM

2007-08-08T10:00:00.000+07:00

Ketika membuat SIM (surat izin mengemudi), banyak yang sengaja memilih menggunakan jasa calo (yang biayanya lebih mahal) dengan alasan agar SIM lebih cepat jadi. Akan tetapi melewati jalur normal tidak selambat yang dikira banyak orang. Ini pengalaman saya membuat SIM di salah satu kantor polisi di wilayah jabodetabek dengan memakai jalur normal.

Pertama-tama, saya harus melakukan cek kesehatan yang berlokasi disalah satu bagian di kantor kepolisian tersebut. Tanpa saya harus diperiksa, saya langsung diminta membayar Rp 20 ribu, opps! Selanjutnya, dengan membawa kuitansi dari bagian kesehatan saya pergi ke loket pembelian formulir SIM di bank dan membeli asuransi pertanggungan kecelakaan selama 5 tahun. Tertulis jelas di kaca loket: SIM baru=Rp 75 ribu; SIM perpanjangan=Rp 60 ribu; demikian juga asuransi dipatok pada harga Rp 15 ribu. Sampai tahap ini saya sudah menghabiskan Rp 110 ribu.

Setelah formulir diisi dengan lengkap, saya serahkan semuanya dibagian pendaftaran untuk menunggu panggilan ujian teori. Untuk ujian ini diharuskan menggunakan pensil 2B. Karena tidak membawa pensil, saya membelinya dengan harga Rp 2 ribu (yang sebenarnya mungkin hanya Rp 500,-). Di ruangan ujian teori, tidak ada yang spesial pada lembar jawaban, pemeriksaannya pun bukan menggunakan komputer seperti UMPTN tapi dengan cara manual. Apakah menjual pensil salah satu sampingan polisi?

Lulus dari ujian teori, saya pergi ke bagian ujian praktek dan membayar Rp 5 ribu untuk biaya sewa motor. Yang diujikan dalam ujian praktek adalah kemampuan melewati rintangan tanpa membuatnya terjatuh dan tanpa menurunkan kaki dari motor. Kelihatan mudah dilalui sampai seorang petugas memberikan contoh. Ketika dicoba ternyata tidak mudah, demikian juga beberapa orang peserta lain sesudah saya. Intinya kami gagal dan sesuai peraturan peserta harus kembali ujian praktek 1 minggu ke depan dan tanpa dipungut biaya tambahan. Agaknya saya harus kompromi dengan kesibukan saya minggu-minggu depan, lalu saya tanyakan apakah ada cara lain? Tanpa berbicara banyak, petugas di bagian ujian praktek menunjukkan kertas bertuliskan “100”. Saya berusaha menawar akan tetapi tidak ada tawar menawar. Jadi total uang yang saya keluarkan sudah mencapai Rp 217 ribu. Dari bagian ujian praktek, saya serahkan lagi formulir ke bagian pendaftaran untuk menunggu pengambilan foto SIM, sidik jari dan tanda tangan. Tidak lama, saya sudah dipanggil dan menerima SIM beberapa menit kemudian. Waktu yang saya habiskan sejak menginjak kantor kepolisian hingga menerima SIM kurang lebih 2,5 jam. Tidak terlalu lama saya kira.

Bandingkan dengan jalur via calo (petugas resmi maupun jasa pengurusan SIM kolektif), tarif untuk membuat SIM bisa mencapai Rp 310 ribu. Kenapa banyak yang memilih menggunakan jasa calo? Selama ini pengurusan SIM dikesankan sulit, berbelit-belit dan makan waktu yang lama. Sebagian alasan ini ada benarnya juga, contohnya tadi kegagalan saya pada ujian praktek. Rintangan yang harus saya lalui kelihatan sudah diatur sehingga tingkat kesulitannya cukup tinggi. Lalu kenapa petugas yang memberi contoh bisa melaluinya? Tentu saja kan mereka setiap hari berada di kantor itu dan memungkinkan mereka berlatih setiap hari. Seandainya saya punya peluang berlatih yang sama, maka uang Rp 100 ribu tadi tidak perlu saya berikan sebagai syarat kelulusan.

Kalo bisa jalur normal, kenapa harus lewat calo? Bagaimana dengan Anda?

Permen, Formalin dan Perdagangan Internasional

2007-08-04T21:58:00.000+07:00

Makanan (permen, pasta gigi dan kosmetik) mengandung formalin dan bahan berbahaya dari China menjadi berita panas di Indonesia (disini, disini dan disini). Pemerintah Indonesia diminta mengawasi dan melarang impor makanan dari China. Tidak kurang akal, otoritas pengawas makanan di China membalas dengan melarang impor produk makanan Indonesia (disini).
Pelajaran apa yang bisa dipetik dari fenomena ini?

#1 dalam perdagangan, prinsipnya saling menguntungkan. Jika pedagang A melarang memperdagangkan produk pedagang B maka B akan membalas tindakan yang sama terhadap produk A

#2 Pemerintah negara yang bersangkutan harus kreatif untuk mencari pasar baru bagi produk yang dilarang dan/atau mengawasi dan memperbaiki kualitas produk ekspor dari lini produksi sampai distribusi

#3 Seandainya menembus pasar baru sulit dilakukan, pilihan paling mudah adalah renegosiasi terselubung. Model penyelesaiannya di bawah tangan ini akan menghasilkan kesepakatan perdagangan tetap terjalin diantara kedua negara walaupun mengetahui hal tersebut dapat berdampak pada kesehatan warga negara masing-masing.

#4 Pemerintah yang bermental pedagang, hanya peduli pada keuntungan dan jangan berharap ada kepedulian dan jaminan terhadap keselamatan dan kesehatan warga negaranya.

lalu kita akan ke arah mana??

ps: poin-poin diatas sebagian adalah kritik untuk tulisan seorang teman tentang manfaat perdagangan internasional

Mimpi Sepak Bola Indonesia

2007-07-16T16:50:00.000+07:00

Saya tidak suka bola, dan tulisan ini saya buat dengan perspektif tersebut. Ada yang membuat saya bangga sekaligus heran ketika menyaksikan gempita kemenangan tim nasional atas FC Bahrain disambut dengan decak kagum, kemudian seketika timbul kegeraman-yang untuk beberapa kalangan seakan berlebihan- ketika tim nasional dikalahkan oleh FC Arab Saudi.

Saya merasa bangga karena kemenangan yang diraih adalah buah dari suatu kerja keras. Sudah lama kita menunggu dan bermimpi akan memiliki satu tim sepakbola yang diandalkan dan dibanggakan. Kemenangan dengan FC Bahrain menunjukkan hal ini. Belum pernah rasanya gelombang dukungan mengalir untuk kesebelasan nasional sebelumnya, bahkan SBY pun bersedia duduk di podium yang sama untuk menonton laga kedua.

Sayang, laga kedua timnas kalah dari FC Arab Saudi. Kegeraman beberapa pihak atas kinerja wasit saya pikir berlebihan. Seandainya timnas tetap menang dengan wasit yang 'dianggap' berat sebelah, akankah kita protes? Mudah-mudahan menyalahkan wasit bukan upaya untuk mencari kambing hitam kekalahan timnas.

Sudahlah! apa yang sudah dicapai menurut saya sudah cukup baik dengan mempertimbangkan track record timnas sebelumnya. Ini adalah suatu prestasi dan kenapa tidak menggunakan momen piala asia ini untuk mulai membenahi persepakbolaan kita? Setidaknya sudah terbukti bahwa generasi timnas saat ini mampu mencetak prestasi. Daripada mengeluh soal perwasitan yang sudah pasti bukan menjadi 'lahan permainan' kita.

Efek positifnya adalah piala asia telah menjadi satu gelombang pemersatu bangsa, belum pernah begitu banyak orang mengelu-elukan timnas sepakbola kita. Disadari atau tidak, nasionalisme kita tiba-tiba terpacu begitu kencang.

the struggle over the land

2007-06-01T14:15:00.000+07:00

It has been quite a while my attention in this blog swing to other topics. Now, I am trying to go back to my initial interest when I wrote this blog at the first time. The land is back on the agenda.

Escalation over dispute land has resulted in several tensions and losses as well. Very recently, four natives were killed in Pasuruan when they were head to head with Navy soldier (here). Before this, a high populated area in Meruya has been claimed by both PT Portanigra and hundred of people who hold official land certificate from national land board (BPN) (here). If the land is so important for the people, the question is why have there been little significant efforts to resolve this problem?

The patterns in the past have shown that the interests of capitalist were often hand in hand with the state in the way to appropriate land from the people (see my posting here). It was also common the use of military personnel to secure such interest besides military institutions were benefited from land allocation to run non-military business. Of course the processes of land grabbing have never as smooth as we think. There were always people who were expelled from the land but have no way to fight back. Indeed the powerful new order regime had succeeded to make land allocation going smooth.

I think this is the root cause of land conflicts, here I don’t consider personal land dispute as land conflicts. There is another issues of poor land administration that cause personal dispute, as I have been argued (here and here).

Do any of you want to discuss and answer my question?

Death ritual in Indonesia

2007-06-01T13:53:00.000+07:00

Ada yang sama ketika membicarakan upacara kematian baik itu di kota maupun di daerah terpencil di Indonesia yaitu kematian adalah suatu yang sakral sehingga ada banyak upacara yang mengiringinya.

Saya ingin menceritakan upacara kematian di metropolitan Jakarta dan membandingkannya dengan upacara yang sama di kepulauan Tanimbar, sebuah kepulauan terpencil di utara kota Darwin, Australia. Terlepas dari faktor agama yang menjadi anutan masing-masing umat, keduanya mengarah pada fenomena yang sama, yakni peringatan upacara kematian selama beberapa hari dan menurut saya berlebihan.

Di sebuah kampung urban di Jakarta, kematian diperingati selama 7 malam tahlilan berturut-turut. Setiap malam, undangan yang datang disuguhi makanan/minuman selama prosesi bahkan pada malam tertentu tamu diberikan paket (nasi+lauk pauk) untuk dibawa pulang sedangkan pada malam lain hanya berupa kue saja. Saya melihat sendiri bagaimana kesibukan yang dilakukan keluarga yang ditinggalkan dibantu oleh beberapa tetangga untuk mempersiapkan makanan pada siang hari. Tidak berhenti sampai acara malam, beberapa orang diberi tugas untuk begadang hingga pagi di rumah duka dan tentu saja mereka disediakan kopi dan makanan secukupnya.

Di desa-desa kepulauan Tanimbar, kematian diperingati secara berbeda. Masyarakat masih menggunakan sistem adat duan lolat (saling memberi dan menerima) dalam upacara adat, termasuk kematian. Dalam kematian, lolat harus memberikan babi kepada duan dari keluarga yang meninggal. Sementara duan akan membalas dengan memberikan kain tenun kepada lolat tersebut. Pada hari ke-7 seluruh desa akan diundang ke rumah yang meninggal untuk menghadiri doa dan makan bersama. Pemberian babi dari lolat tadilah yang disuguhkan kepada tamu-tamu yang datang.

Sebagai satu siklus penting kehidupan manusia, kematian kadang diperingati secara berlebihan. Apa yang saya maksud berlebihan adalah penggunaan sumber daya (manusia, keuangan, dll) yang tentu lebih baik dialokasikan bagi keperluan keluarga yang ditinggalkan. Ambil saja kasus di Tanimbar, ternak terutama babi adalah aset yang penting sebagai tabungan untuk menghadapi kebutuhan yang mendadak. Disisi lain, kondisi masyarakat masih memakai pola bertahan hidup yang subsisten. Jika kemudian aset/tabungan mengalir kepada kebutuhan adat yang kurang berpihak pada orang yang hidup, maka keberlanjutan kehidupan yang ditopang oleh kecukupan aset patut diragukan. Selain itu jika melihat kondisi keluarga yang ditinggalkan tentunya para tamu cukup mengerti jika tidak ada jamuan makanan/minuman sehingga tidak perlu menyiapkan logistik dengan jumlah yang cukup banyak apalagi mereka sedang berduka. Akan semakin memberatkan jika mereka juga harus menyiapkan segala keperluan makanan untuk malam harinya.

Tujuannya baik yaitu mendoakan orang yang berpulang, dan tanpa berusaha untuk tidak menghormati yang sudah tiada, ada baiknya merenungi ungkapan ‘bayi lahir tidak membawa apa-apa begitupun mati’. Justru yang penting bagi si-mati adalah doa yang terus dikirimkan sedangkan peninggalan harga, biarlah keluarga yang ditinggalkan menikmati untuk melanjutkan kehidupan.

New record for deforestation

2007-05-10T17:40:00.000+07:00

How much the annual lost of Indonesian forest is remains debatable. Recently, FAO released data on deforestation which submitted to Guiness Book of Records (GBoR) mentioned Indonesia as the fastest forest destroyer in 2007 (here). Forest has been lost about 1,9 million hectares annually or 2 percent of the remaining 2005 forest, according to FAO. But everyone seems pointing government who solely responsible for the lost of forest which I think it is not necessary so.

Deforestation doesn’t just happen anyway. Many factors have been argued to be the root cause of deforestation (see here). Two of them are the growing demand of commercial commodity for instance palm oil plantation. Second, timber demand has contributed to deforestation in many ways.

Therefore blaming just GoI may ignore the fact that there are other explanations on why forests are dissapearing? On economic point of view, demand on commodity has affected resource allocation and to overcome problem like deforestation, reducing demand would be one of the alternatives. Controlling demand would induce producer to reduce its capacity to supply. So we need some billateral and global cooperation to reduce demand of commodities derived from converted forest such as palm oil and in the other hand, governments who have large area of forest should improve forest management in their own territory. In this light, the lost of forest is not only my responsibility but also yours; it is not only developing countries but also developed countries. In order to be fair, GBoR should find new category of award for the countries who consume a lot of derived products from converted tropical forests together with forest destroyer category.

Dilema korban lumpur panas sidoarjo

2007-04-26T15:58:00.000+07:00

Ada yang mengusik pikiran saya ketika mengikuti perkembangan kasus penuntutan ganti untung korban lumpur Lapindo. Intinya para korban, terutama yang akhir-akhir ini berdemo di Jakarta meminta ganti untung penuh (GUP). Sedangkan pemerintah memutuskan untuk memberikannya secara bertahap seperti korban lumpur terdahulu dengan komposisi 20% dibayar dimuka. Disinilah letak dilema korban lumpur, antara menerima usulan ganti untung bertahap (GUB) atau bertahan dengan tuntutan ganti untung penuh?

Situasi korban lumpur tampaknya mirip situasi dalam dilema tahanan (prisoner’s dillema). Singkatnya, jika ada 2 tahanan yang diinterogasi secara terpisah, mereka menghadapi dilema apakah sebaiknya mereka ‘mengaku’ atau ‘tidak mengaku’. Jika salah satu tahanan mengaku sedangkan tahanan lain bungkam, maka hukuman maksimal hanya dijatuhkan kepada tahanan yang bungkan sedangkan tanahan yang mengaku, dibebaskan dari tuduhan. Sedangkan jika keduanya mengaku maka keduanya akan mendapat hukuman yang lebih rendah. Bahkan, jika keduanya memilih ‘bungkam’ maka keduanya akan bebas. Masalahnya kedua tahanan ditempatkan secara terpisah dan tidak mungkin untuk membuat kesepakatan diantara mereka. Menghadapi dilema seperti ini, kedua tahanan akhirnya memilih mengaku dan sebagai hasil akhir, mereka tetap mendapat hukuman tetapi lebih ringan.

Tantangan bagi para korban lumpur saat ini adalah memperkuat aksi kolektif secara efektif untuk mencapai tujuan GUP. Berkeliarannya kelompok oportunis di dalam kelompok besar mengindikasikan kemiripan situasi dengan prisoner’s dilemma. Jika sebagian kelompok menyetujui frame GUB maka keseimbangan kelompok besar akan goyah. Dampaknya jelas, kelompok besar akan menghitung ulang peluang memperoleh ganti untung secara cepat. Sebab ada kemungkinan mereka yang bertahan pada skema GUP tidak mendapatkan kompensasi sama sekali. Pertama, karena pemerintah pura-pura tuli sehingga mengambangkan keputusan. Jika berlarut-larut apalagi sampai dengan pergantian kepemimpinan (presiden), semakin kecil kemungkinan untuk memperoleh kompensasi.

Kedua, memperjuangkan GUP pada dasarnya membutuhkan energi ekstra luar biasa: fisik, financial maupun non fisik. Jika kondisi ini tidak terpenuhi, perjuangan bisa berhenti ditengah jalan. Dengan kondisi korban saat ini, adalah rasional bagi korban lumpur menyepakati skema GUB. Dalih ‘life must go on’ setidaknya tepat pada saat ini. Namun tidak boleh terlena untuk menagih sisa 80% GU yang sudah dijanjikan saat ini.

Mari, kita mengawal kesepakatan ini sampai tahun depan, dan pihak Lapindo harus membayar sisanya tanpa kecuali.

Who’s the boss in a train’s musician group?

2007-04-05T17:02:00.000+07:00

My friend have told me that riding the train everyday makes you meet the same passenger, street-traders (asongan), beggars as well as train’s musicians. This comes to my observation, a train’s musician group who attracts my attention every time they play. They play good dangdut music, skillful as well as serious (they carry all heavy electric equipments). The group’s name is Yunita group as it is written in every property they carried. What makes me interested in observing this group? Once, I saw them arguing each other in front of passengers, some women were scared if the fight really happened. It was over after somebody (later I know him as a group’s leader) made them calm down. Yeah, I missed their show that day.

My question after this fight was who’s the boss? This brought me to observe and conclude the roles of each personnel in the group based on what he/she carry and/or play. The group consists of several personnel based on instruments they play namely rhythm guitar, bass guitar, lead guitar, small drums, hand-percussion (kecrekan) and mixer. Supported personnel are part of the group whose jobs are carrying large speakers, personnel’s guitars and equipments such as batteries. Two female singers are rotating in every song they played.

Assuming that relationship among the group members like a circle, let’s start from the distant one. They are the support personnel; some of them are very young. It is sensible based on their roles in the group, they are still ‘anak bawang’. Perhaps, they expect one day they can upgrade their status as they get more trust from the superior member; they may carry important peripherals such as guitars or mixer.

Next circle is the personnel whose part of the group as a member. They are the singers, drummer, percussionist and rhythm guitarist. Closer circle to the centre are the money collector, the mixing-man and the bassist. The bassist is a quite guy and in some ways he just wants to play music. The money collector plays an important role since he receives and collects the money from the passengers. He might miss use the money if he likes; therefore he builds his important role in the group. The mixing-man is emotional and he seeks acknowledgement from the members. Moreover, his skills using mixer in producing good sounds shows that the group performance would not be enjoyable without him. Lastly, the centre of the groups is the lead guitarist. In terms of experiences and age, I think he deserves to be the leader of this group.
Ok, money collector is coming and it is my turn to give my contribution..

Ekonomi ala sopir angkot

2007-03-26T13:11:00.000+07:00

Sebagai orang sekolahan kadang kita lupa kalau siapapun bisa menjadi murid dan guru pada saat yang bersamaan. Masih dengan topik yang menarik perhatian saya akhir-akhir ini yaitu ekonomi transportasi.

Suatu sore dalam perjalanan pulang menuju stasiun Bogor, seorang sopir angkot memaparkan persoalan ekonomi kepada saya dalam bahasa yang sederhana. Dalam bahasa ekonomi, apa yang dibicarakan oleh sopir itu tidak lain adalah opportunity cost, scarcity dan price equilibrium. Inilah ringkasannya.

opportunity cost

Menjadi sopir angkot bisa jadi cukup menjanjikan (sebelumnya). Namun bagi beberapa orang, menjadi sopir angkot adalah pilihan terbaik yang ada. Dengan kata lain, opportunity cost profesi lain tidak sebanding dengan peluang yang disediakan jika memilih menjadi sopir angkot.

Kelangkaan dan ekuilibrium harga

Salah satu keluhan dari sopir angkot adalah kelangkaan relatif jumlah penumpang. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan jumlah angkot yang sedemikian pesatnya. Dampaknya jelas yaitu meningkatnya biaya mencari penumpang (terutama bensin) sehingga akan mengurangi pendapatan. Penyebannya adalah persaingan baik sesama angkot maupun dengan mode transportasi lain seperti sepeda motor-yang kini membeli motor bak membeli kacang goreng saja.

Harga trayek jalur ‘X’ menentukan jumlah angkot yang beroperasi pada jalur itu. Ada klasifikasi yang digolongkan jalur ‘gemuk’ (jumlah penumpang banyak dan tersedia setiap saat, misalnya jalur yang melalui pasar) yang situasinya kontras dengan jalur ‘kurus’. Pada jalur ‘gemuk’, harga trayek tentu akan lebih mahal. Apakah jumlah angkot di jalur ‘kurus’ lebih sedikit dibandingkan dengan jalur ‘gemuk’? Ada mekanisme alokasi (tentunya invisible hand) dimana ketika harga trayek jalur ‘kurus’ perlahan meningkat, pengoperasian angkot sudah tidak menguntungkan sehingga beberapa pengusaha akan mem-pensiun-kan angkot yang dioperasikannya (bisa juga dikembalikan ke dealer atau konversi ke mobil pribadi) dengan mempertimbangkan pendapatan, biaya dan investasi awal.

Sementara itu, kelebihan supply angkot pada dealer dapat disalurkan ke trayek ‘gemuk’ yang permintaannya cukup tinggi mengingat potensi keuntungan dari jalur tersebut. Apa yang terjadi dengan jalur ‘kurus’?. Harga trayek akan turun sehingga menarik investasi baru. Jika situasi di jalur ‘kurus’ jenuh kembali maka sebagian angkot akan secara sukarela ‘keluar’ dari jalur ‘kurus’ dan sebagian direlokasi ke jalur ‘gemuk’.

Train Diaries

2007-03-15T10:57:00.000+07:00

For some reasons, I still use public transportation such as train anywhere I go including to work. First, I have neither a car nor a motorcycle; second, train offers cheap ticket and relatively fast compared to other means of transportation; and third, it brings me an advantage of immersing myself to the life of economy class’s people in this city.

Suddenly, I remembered an inspiring movie I watched during the beginning of my study in Holland. It was a movie about young Che Guevara with his friend, Alberto Granado, traveled across Latin America using motorcycle, “Motorcycle Diaries”. The movie was invigorating, for me, because the trip had opened their mind of what happened in the reality of Latin America. And the reality was far from what the story told in the books.

In one scene, Che met a community consisted of two groups who lived separately. The reason was one group was in poor health so in order not to spread the disease to the others, one had to be exiled to the island in front of the village (I guess the village was close to the lake or something like that). Having seen this, Che couldn’t accept since he was a medical student, instead of treat them with proper therapy, exclusion didn’t solve the problem. Then he swam to the island although he knew that he wasn’t a good swimmer. In short, he stayed there to give the group a treatment.

After all, I am unrivaled to Che but let’s take his spirit. May be one day my journey will become train diaries, why not?

Bogor tanpa angkot

2007-03-08T11:15:00.000+07:00

Bogor terkenal dengan bermacam julukan seperti kota pensiunan, karena banyak pensiunan (terutama dari jakarta) yang memilih menghabiskan masa tua di Bogor. Ada lagi julukannya yaitu kota angkot, saking berjubelnya angkot di jalanan kota. Sebagai salah satu transportasi publik yang tersedia di dalam kota, angkot menjadi masalah tersendiri karena menimbulkan kemacetan dan kesemrawutan lalu lintas di jalan. Mungkinkah Bogor bebas dari angkot?

Hampir setiap hari saya menggunakan angkot untuk mengantar dari stasiun Bogor ke tujuan di daerah SBJ (kependekan dari sindang barang jero). Ada banyak pertanyaan menarik dari observasi singkat ketika menunggu angkot dan melihat angkot berebut penumpang di sekitar Jembatan Merah. Kebanyakan angkot yang ngetem (menunggu penumpang) ternyata tidak penuh terisi penumpang, sekitar 3-7 orang saja dan sepanjang perjalanan pun si-angkot hanya beberapa kali saja menaikkan penumpang. Kadang sampai di tujuan, penumpang tinggal seorang saja, seperti yang sering saya alami. Saya heran dengan situasi persaingan angkot untuk menaikkan penumpang, ternyata jumlah angkot berpotensi bertambah terus setiap tahunnya (ada faktor kemudahan untuk mendapatkan kendaraan untuk angkot+izin trayeknya); sehingga tidak heran predikat kota angkot tetap melekat hingga kini. Lalu insentif apakah yang mendorong pengusaha angkot untuk bertahan di sektor transportasi ini?

Seorang sopir angkot (Mr X) bercerita kepada saya ketika jumlah angkot masih belum sebanyak sekarang (awal 1990-an), pendapatan dari angkot cukup kompetitif dibandingkan pekerja pabrik yang berketrampilan seadanya. Disamping itu uang setoran kepada pemilik usaha angkot tidak setinggi saat ini yang mencapai Rp 100 ribu per hari. Jumlah ini masih mungkin tercapai untuk kondisi sekarang dengan asumsi penumpang penuh (10 orang maksimal); tiap penumpang membayar Rp 2.000/orang; maka sekali jalan akan memperoleh Rp 20 ribu. Sedangkan untuk 5 rit (1 rit = 1 kali pergi pulang), seorang sopir sudah mengantongi uang setoran. Di luar itu, merupakan pendapatan yang dibawa pulang (biasanya setelah dikurangi dengan biaya bensin dan pungutan-pungutan). Banyaknya rit untuk satu angkot akan tergantung kondisi lalu lintas (kemacetan) dan lamanya antri penumpang di terminal. Tambahan lagi, jika satu rit membutuhkan waktu 1 jam, maka jam kerja sopir kurang lebih hanya 6 jam sehari. Menjadi sopir angkot benar-benar profesi yang prospektif, bukan?

Tunggu dulu! Life is not that easy. Para sopir menghadapi berbagai kendala antara lain biaya ekstra yang harus dikeluarkan untuk pungutan di jalan, dan itupun cenderung liar. Sopir lain (Mr Y) menceritakan bahwa ia harus membayar seribu-dua ribu perak setiap kali memasuki areal terminal dan mereka diharuskan mengantri untuk menaikkan penumpang. Pungutan-pun belum habis karena ketika penumpang terisi penuh maka sopir harus membayar calo (orang yang mencarikan penumpang dengan berteriak) atas jasanya itu. Pungutan seperti inilah yang menggerus potensi take-home income dari sang sopir. Kedua, banyaknya angkot menambah semrawutnya sistem transportasi dalam kota sehingga dalam waktu 6 jam, si-angkot belum tentu mencapai target sejumlah 5 rit untuk menutupi uang setoran. Ketiga, kompetisi untuk memperoleh penumpang semakin mempersulit memenuhi target pendapatan dalam 1 rit-nya. Di tambah lagi tersedianya alternatif transportasi yaitu sepeda motor yang akhir-akhir ini kepemilikannya dipermudah dengan berbagai fasilitas kredit. Keempat, menjadi sopir angkot adalah lapangan kerja ditengah dampak pengangguran pasca krismon. Banyak sopir yang mengeluh tidak mendapatkan pendapatan yang cukup, tetapi kondisi pasar tenaga kerja tidak fleksibel sehingga pekerjaan lain diluar sopir angkot belum tentu tersedia sesuai dengan ketrampilan yang dimiliki. Kelima, bisnis angkot tetap menarik bagi pengusaha (pengusaha angkot skala besar: ada yang mencapai 30 buah). Bisnis ini juga didukung oleh dealer mobil yang menyediakan mobil sekaligus trayeknya. Harga mobil+trayeknya adalah dua kali lebih tinggi dari harga harga normal senilai 65 juta. Tidak seluruhnya merupakan margin dealer, sebagian merupakan bagian DLLAJ yang berwenang mengeluarkan trayek. Diatas itu semua, instansi di bawah tidak akan berperan tanpa ada campur tangan instansi diatasnya. Dalam hal ini pemkot Bogor juga ikut andil pertumbuhan jumlah angkot di jalan-jalan kota. Tidak dapat dipungkiri, pendapatan dari pengurusan trayek merupakan ladang bagi pemkot untuk mengumpulkan PAD.

Siapa yang untung? Kecenderungan umum bahwa konsumen berada pada posisi yang dirugikan terutama dari segi kenyamanan dan waktu yang terbuang karena lalu lintas yang semrawut. Disisi lain banyaknya armada angkot dapat menguntungkan konsumen dari segi tersedianya pilihan yang luas. Para sopir tidak jauh kondisinya karena mereka digencet dari berbagai arah. Sopir hanyalah pekerja bagi pengusaha angkot (yang rentan PHK)dan di sepanjang jalan harus berhadapan dengan pungutan liar. Entah mengalir kemana, yang jelas pungutan itu dinikmati juga oleh oknum polisi. Kecuali sopir yang merangkap pemilik angkot, mereka mempunyai sedikit keleluasaan; dengan manajemen yang baik cicilan angkot dapat ditutupi dari penghasilan sehari-hari. Pengusaha dealer, DLLAJ dan pemkot adalah pihak yang paling diuntungkan terkait dengan harga trayek yang cukup tinggi dan diminati oleh investor angkot. Dari aliran ini saja, belum terhitung kebocoran yang memungkinkan salah satu atau bahkan aktor diluar ketiganya mendapatkan keuntungan tambahan. Dan hidup di jalan memang tidak selunak dibalik meja.

Queue… please!

2007-02-20T16:39:00.000+07:00

Very recently, we saw some queue drama. People get in line for having cheap rice from market operations (MOs) held by BULOG. The rice price climbed to more than Rp 5000 after flooding inundated Jabotabek area several weeks ago. This is not the end of the story, hundred hectares of new planted paddy field area were also flooded hence the farmers need to replant with a new seed, another costs for the farmers.

Then rice was suddenly missing from the market, some said that the stock was channeled to Jakarta as a first priority. Well, it happens many times where Jakarta is prevented from instability especially from economic shocks. Hence the government undertakes MOs to stabilize the price. What happened with the price?

The rice price is reluctant to fall even though MOs have been held regularly in many places. The rice is always sold out although many people stand in line, and some of them end up with an empty hand. Is the rice not enough? Or those who need rice are many?

Maybe there are numerous rice-eaters need to be fed and they can’t afford it at current price, so they are trying to get one-two sacks of rice at cheaper price. The rice probably is not enough since MOs are miss-targeted. Instead of bought by beneficiaries (poor people), the rice has been channeled back to rice traders through some middlemen (calo/joki). Of course they will sell it again at higher price, another profit for the traders.

Is there something wrong with the MOs? Nothing! This is part of government’s job to let the price is not only driven by the market. Besides, price of goods should be affordable for poor people. The mistake was it is not designed carefully in order to prevent rent seeker like some traders above. Everyone can get rice as long as they are in line regardless they are traders or all of them are family members. Also no regulation of how many kgs can someone buy rice from MOs. Not surprisingly, one person could carry 20 kgs but in other places one person got small sack of 5 kgs. The worst was the same people got back again to the line expecting another run to accumulate the rice. Another miss targeted?

Another drama also took place last Saturday and Sunday due to Chinese New Year (Imlek) in Vihara and around Chinese residents. Poor people were queuing expecting for ang pao (money) as part of essential ceremony during the festival. Interestingly, some wealthy people made a system to reduce rent seeking behavior. Those who have got the ang pao were marked by a kind of ink.

I remember in the last general election (2004) that KPU used permanent ink which last almost for 3 days after somebody gave their vote. So why don’t government use the same system for improving MOs?

Bayangan indah globalisasi...

2006-12-07T22:37:00.000+07:00

Baru-baru ini indeks globalisasi dirilis ke enam kalinya oleh majalan Foreign Policy bekerjasama dengan A.T. Kearney Inc (here and pdf). Menariknya dari laporan tersebut, negara-negara yang tercatat sebagai 20 besar teratas dari 62 negara yang diukur, mewakili beberapa negara sedang berkembang antara lain negara Eropa timur seperti republik Ceko, Slovenia dan Hungaria. Dua negara Asean yaitu Singapura menempati posisi teratas dan Malaysia berada di urutan 19 negara ter-global. Dimana posisi Indonesia? Tidak berubah dari posisi dari tahun lalu, kita masih berada di urutan ke-60.

Globalisasi adalah sebuah fakta yang tidak bisa dihindari. Jargon bahwa globalisasi membuat jarak semakin dekat dan dunia semakin kecil tampaknya mendekati kenyataan. Tidak mengherankan penggunaan internet merupakan indikator penting dalam dimensi koneksi teknologi. Internet dalam beberapa hal sangat berperan dalam pengurangan jarak diantara belahan dunia. Secara ekonomi, globalisasi diartikan sebagai integrasi perekonomian dengan mengukur perdagangan luar negeri dan investasi langsung luar negeri. Selain itu, partisipasi dalam percaturan politik global menjadi nilai tambah tersendiri. Selanjutnya, jumlah perjalanan wisata, lalu lintas telephone internasional and lalu lintas pengiriman uang dari dan ke luar negeri menjadi indikator penting dalam kontak personal.

Apa artinya indeks globalisasi bagi Indonesia? Pertama, indeks ini mematahkan mitos globalisasi sebagai fenomena ekonomi. Dalam tataran tertentu terlihat jelas kaitan antara perdagangan internasional dan globalisasi. Sebaliknya, indeks ini menunjukkan bahwa performance ekonomi tidak selalu sejalan dengan globalisasi. Misalnya Amerika Serikat yang berada pada urutan ke-3, dalam hal integrasi ekonomi justru berada pada posisi 2 terbawah. Hal ini didukung oleh fakta bahwa perdagangan domestik mendominasi mengingat tingginya tingkat konsumsi dalam negri AS. Kecenderungan yang sama juga terlihat pada negara maju lainnya yang masuk dalam jajaran 20 besar kecuali Singapura. Walaupun demikian, negara sosialis Eropa timur justru mendapat keuntungan luar biasa dari globalisasi antara lain terbukanya pasar tenaga kerja.

Kedua, bagi para penentang globalisasi penerbitan indeks ini merupakan pukulan telak. Indonesia yang menempati posisi ke-60 justru berada di kutub yang sebaliknya. Bisa dikatakan Indonesia belum sepenuhnya terintegrasi kepada sistem global. Ditambah lagi dengan kelemahan kita dari segi koneksitas teknologi, kita sungguh jauh tertinggal. Minimnya jaringan komunikasi termasuk internet yang melayani wilayah pedesaan, pulau terpencil dan kawasan tertinggal lainnya merupakan indikator bahwa kita belum mengglobal. Bagi kelompok pro liberalisasi perdagangan, argumen ini dapat dipastikan membuka jalan bagi kesempatan liberalisasi yang lebih luas.

Pesan yang ingin disampaikan dalam studi ini sangatlah jelas yaitu mendorong negara-negara di dunia untuk lebih terbuka terhadap globalisasi. Namun, diskusi mengenai globalisasi tidak bisa berhenti pada deretan angka-angka seperti paparan studi ini. Dalam beberapa hal studi ini mengandung kelemahan ketika indeks ini tidak bisa menyatakan siapa menang-siapa yang kalah hanya berdasarkan urut-urutan. Lihat saja Iran di urutan terakhir (62) tetapi dalam hal teknologi nuklir beberapa langkah lebih maju. Justru pertaruhannya adalah menyangkut kehidupan orang banyak. Persoalan yang lebih struktural antara lain akses terhadap sumber daya sama sekali tidak dibahas dalam studi ini. Pertanyaan yang sungguh perlu dijawab adalah apakah globalisasi mengakibatkan pemerataan akses terhadap sumber daya? Ini justru sangat krusial.

land question: access to the land

2006-12-07T01:08:00.000+07:00

In responding to Peter Timmer in Jakarta Post (here), I would comment on his point on the lack of agriculture land. Since the debate of rice economy mainly discusses who should play a role in food policy, the market or the state? Let step aside from it and look back to farmer’s household having tiny plot of land. What is wrong with that? It is argued that small plot brings lower yield regardless the productivity probably be higher with advance investment. It is true though. But this is not the farmers’ fault having small plot of land.

The land has been distributed bias toward large capitalist farmers. Since they have more resources (capital, labor etc), they are able to accumulate the land and leaving other peasants with small plot of land. Many peasants are also left from agriculture sector and becoming rural wage labor (see Lenin)

My point is the access to the land is still problematic coupled with imperfect information and interlinked market. Some poor farmers do have a dream to enlarge their holding but then they don’t have enough access to credit for buying more land. The same happens whenever they want to improve land productivity but then the input market is not farmers’ friendly. Since the farmers are poor, the increased cost would be covered by loan from someone else’s pocket (usually money lender, often large holding landlords).

Instead of playing with the price, first, land distribution must be worked out. Some people are reluctant to this idea since it sounds as communist approach. Well, I can say our government starts doing this too (here). So does our government turn to be communist?

so if we want to improve the welfare of the poor farmers but they do have tiny plot, why dont we give them the land for doing farming?

Saatnya individualisasi aset...

2006-11-08T15:56:00.000+07:00

Minggu-minggu ini berita kedatangan De Soto ke Indonesia (red. Jakarta) telah menimbulkan kehebohan tersendiri. Bukan hanya isu seputar pengangkatan dirinya sebagai konsultan ekonomi SBY (tentu saja harganya selangit) tetapi juga aliran pemikiran yang ditawarkan menjadi perdebatan.

Lalu kemudian kita bertanya, apakah sudah saatnya aset-aset orang miskin di privatisasi seperti disarankan oleh De Soto dalam beberapa publikasinya?

Kita tahu bahwa aset bagi kaum miskin adalah sebuah berkah. Dalam konteks ini aset yang akan dibicarakan adalah tanah. Asumsinya tanah dalam status yang tidak jelas mengharuskan intervensi (salah satunya dengan sertifikat) agar aset tersebut bernilai di pasar.

Masalah lain, akses terhadap tanah dipengaruhi oleh banyak faktor terutama faktor sosial budaya yang mengatur bagaimana suatu masyarakat memperoleh akses terhadap tanah. Di wilayah ini yang lebih dominan adalah hak milik bersama (communal property) dibandingkan kepemilikan individu.

Ternyata kepemilikan bersama tidak menyelesaikan masalah. Penguasaannya justru didominasi oleh para elite yang mengatur akses warga komunitas. Warga komunitas yang marginal otomatis akan semakin terpinggir.

Mentransformasi kepemilikan bersama menjadi kepemilikan pribadi, tidak mudah. Bentuk penguasaan pribadi yang terbentuk sesudahnya sangat berkaitan bagaimana akses terhadap tanah didefinisikan pada masa kepemilikan bersama. Lagi-lagi hanya warga-warga tertentu yang saja yang menangguk keuntungan dari transformasi ini. Warga yang tidak sempat berpartisipasi dalam akses tanah di masa sebelumnya, sesudah transformasi tidak mengalami perubahan. Bahkan situasinya justru semakin memburuk.

Terkait dengan kepemilikan pribadi, banyak yang menyayangkan tanah-tanah itu nantinya dijual. Benar, alasannya akses terhadap sumber mata pencaharian, dalam banyak kasus, relatif terbatas sehingga penjualan tanah bisa dilihat sebagai 'langkah terakhir' penyelamatan. Artinya seandainya pemegang kepemilikan individu dapat memperoleh mencukupi kebutuhannya secara optimal, penjualan tanah setidaknya berkurang.

Kedua, akses kepemilikan pribadi belum tentu mendapatkan akses kredit yang luas. Alasannya informasi berkaitan dengan ketersediaan kredit dan kebutuhan akan kredit tidak tersebar sempurna diantara lembaga keuangan kredit dan pemilik aset.

Terakhir, menjawab privatisasi 'a la' De Soto layak dipertimbangkan jika perangkat institusi pasar sudah berjalan secara sempurna. Tampaknya kesempurnaan ini sulit dicapai sehingga ide De Soto didengarkan saja, tidak usah dilaksanakan.

Land certificate or Land insecurity?

2006-11-02T20:44:00.000+07:00

It is a common view among rank and file that there is a sense of insecurity dealing with an individual land transaction. This is because the transaction is just equipped with the land release letter and in some cases the letter isn’t secure enough to defend from other claims for instance another buyer who had the same letter for the same plot of land. The notion of double sales is also important to reveal since it operates through two ways. First, the land sellers didn’t consult their decision to sell the land with the other families and second, due to poor records, the village head re-issued the letter for the same plot. In addition to that another dimension of insecurity was not only because of double sales, but also amid the process of issuing land certificate by BPN.

As experienced by some buyers who applied for land certificate, they were ended by waiting their application for more that a year. There is a feeling of insecurity when the original released letter was submitted to the BPN, should there are any calamities so the letter is lost, the applicant would be more insecure. Therefore some buyers prefer keeping the original letter with him than applying for the certificate (yyy, interview).

It doesn’t mean that the land certificate is not important; in fact it provides a means to defend from other claims. But the weaknesses are not the certificate itself but more on the lack of law enforcement. This is not exceptional case for this island but it happens all over the country.

Privatization of the land: will it lead to land security?

2006-07-11T03:17:00.000+07:00

Land tenure is argued has a link with land security. It is why many believe that private land tenure provides more security than customary land tenure. This brief argues that private land tenure is not necessary applied in every situation; customary land tenure has an equal importance as individual land tenure. Securing individual land tenure might not be achieved through getting a land certificate; many conditions influence the land security.

In the context of Indonesia, the issue of land security is important despite the fact that the country is land and natural resources’ abundant. The access to the land is associated with security of access in terms of ability to get livelihood on the land as well as providing food security. In addition the land as a capital plays a role to access the credit in the financial market. Therefore the lack of security of property right over the land is an indication the difficulties encountered by poverty reduction program. Realizing the importance of the issue as reported also by World Bank (2005) that only 17 million parcels of land have been registered out of 80 million parcels(a), the government has committed to provide land certificate for 200 thousand of poor people in the year of 2007(b).

Before moving toward assessing land policy in Indonesia, some problems have been identified covering cross-cutting issues including intersection between the land and natural resources issues:

Acknowledgement of property right over land at different level

According to the constitution, all water, land and natural resources beneath the earth belong to the state and serviced to the welfare of the society (Constitution 1945, article 33). The idea was very good but it is not always the case since the government was so powerful. By basing from this law the government has legitimacy to acquire the land for development use like set up transmigration area, allocate forest for concession and so on. One of the striking facts, Brown (1999) calculated 585 timber concessions covering 62 million hectares of forest by the end of 1995 (c). This was an indication of the prevailing role of the government by which it didn’t always recognize the indigenous right based on customary relationship.

On the other hand, the Basic Agrarian Law (BAL) no 5/1960 attempted to accommodate customary land right but still the state sovereignty has to be preceded over the customary rights (d). These basic laws have been inspiring the latter laws like forestry law no. 41/1999 recognized the indigenous community and customary land right though it is not fully; there is a condition of the existence of the community practicing their customs. The debate between community right and the statutory law has never ended; at least the parliament passed a decree (Tap MPR) IX/2001 in order to reorganize the agrarian reform and natural resources management. Still it has little implication on the recognition of customary tenure.

The escalation of conflicts involving local community, private companies and the government

This complexity of law enforcement finally led to some conflicts between the government and the local indigenous people. National Spatial Coordination Board-BKTRN (2004:5-6) found the conflicts are mainly the occupation by the community in the land that claimed as customary land be it estate, forest, or mining areas (e). This also includes the overlapping allocation of forest land but it has already converted into non-forest or no forest standing anymore. Currently the conflict moves from the community versus the private sector toward the community versus the local government in the context of decentralization. Furthermore the conflicts are also happening within the groups of the society as the World Bank (2004:5) indicates that many conflicts related to the land ownership are associated with food security (f).

New decentralization policy

The decentralization policy was established in 1999 and intended to distribute the power over central government to district government. However, some of the authorities were still kept by central government including land policy formulation; it is still under central government authority. Some laws and regulations are conflicting started with government regulation 25/2000; land policy is under the central government authority then it is given to district/municipal government to manage land use in district level including settle the land dispute involving customary land by President Decree 34/2003. Having so many regulations, the latest President Regulation 10/2006; it returns the land policy and management authorities to the National Land Board (BPN) which is still centralized institution in nature (g).

The factors affecting land security

The overlapping authority is leading to ignore the central issue of dispute between the government and the local community. For some communities, the land are controlled under communal management by which it rooted on traditional claims, unwritten law and passed through generation based on genealogy and territorial relationship. This type of land tenure is prevalent over the country especially in the eastern part of Indonesia. Even within the country there is no single system except what has been programmed by the government namely land registration and administration through certification. As it has been mentioned before about 63 million parcels of the land have not been registered yet; the government conducted the land registration and certification program for the purpose of giving legal security as it is the only means recognized by the law (BAL) (h).

Despite the certification program would lead to secure ownership, up to now the programs are predominantly imposed by the government. Such enforcement is important but it undermines the fact that the owners are able to motivate themselves to register their property. This voluntary registration doesn’t happen since land certification is neither cheap nor uncomplicated especially for poor people.

The other reason for not applying land certificate is the status of the land is under customary land. The land often indivisible since it is controlled by the lineage family; they are reluctant to divide for the whole community as the existing of some forms of power relation and inequality. Besides division of the land is rather difficult as a result everyone will get small parcel of land. In this sense, the use of the land for agriculture purposes becomes worthless and only creating inefficiency. As soon as the people get the land certificated; the land becomes uncontrollable. By means of a certificate, the land can be easily commercialized or using it as collateral having the loan in the bank. As a result the land can be concentrated and only affordable for the rich. A worried regarding to the losing of the land as manifestation of the relationship to the ancestors; customary land would be disappeared. This kind of feeling was experienced by local community in rural West Sumatra given the fact that the land administration project (LAP) was on a trial certifying the customary land (i).

It is often argued that clear land ownership as well as proven by land certificate as indications of secure land tenure. In fact, the certification process is meant to make land market works, improving efficiency in terms of resource allocation and to be able to improve economic growth but not for the welfare of the peasant (j). Market is not always working in the case of the information like price, location, number of buyers and so on might not be distributed evenly. The buyer would get different information from what the owners have therefore certificated land is not always marketed at its market value, sometimes less or even more.

Considering the process of certification might take time as well as has financial implication, the promise that it is free might not be the case in the field (k). There is an administration cost regarding to record the title, infrastructures, and human resources. It has not yet considered when the collusion and corruption occur at various level of the process. Finally, the costumers need to pay the fee for this kind of bureaucratic inefficiency.

Institutional arrangement has further implication for giving secure property. The fact that rules and regulation are often overlapping leading to more insecurity. It has a contribution to uncertainty situation. The authority of the government to appropriate the land for the public use is one of the latest regulations (President Regulation 36/2005). Although the purpose is good in terms of delivering public services, it opens to abuse. The compensation scheme embedded in this law however should be critically looked at. Having paid for the compensation, it doesn’t mean that the government can take over any land but it has to be based on particular spatial plan. In fact, spatial plan is exist in the paper but the reality might not say so; the application is still questionable. The payment for the compensation might not always at a market value of the land implying the government often gets the land at a lowest cost. Furthermore, the distribution of the compensation often leads to a conflict related to how much is the compensation and its disbursement might not at once leading more insecurity for the people.

Having no paper proof is a big problem but having it also doesn’t always solve the problem of land insecurity. In many cases the same plot of the land has more than one certificate by which one source of the conflict between certificate’s holders. One holder can have no security until 5 years after land registration, by the law, it is prohibited to assign new certificate afterward. Since not every land belongs to private property right, in the case of customary land when the selling is not informed to the other lineage family, other family might reclaim the land or even worst they can get the same certificate. To resolve the court might argue that new certificate can be given as long as equipped with new evidences (l).

Policy implication

The policy need to be taken is to facilitate the recognition of customary land. The fact that it is very prevalent in Indonesian society, the government needs to accommodate such system in the national legal system. Up to now the system has not pointed specifically on legal aspect of customary land. However to make it a written law might not suitable with the nature of customary law that is flexibility and adaptability. Still, the government needs to consider the existence of the system.

Voluntary land registration might be one solution in the case of customary land relation is still strong. Some of community has not used their customary law therefore for they can become a subject for the government’s land registration program. But for those who don’t want to transfer from the communal right to the individual ownership, the government can’t enforce the community to surrender their land. In that case, the community has to be consulted if the land would be used for public use.

The government has to provide a better compensation scheme to allow the people maintain their livelihood having no land. The government needs to improve the governance on land administration system. It comprises the process and mechanism of land registration; provide appropriate compensation for acquiring the land for public use. It has also deal with the problem of speculation in the case of the land for public use since the negotiation process opens to abuse and rent seeking activities.

Finally this brief argues that the privatization and giving land ownership to individual might not be applied in a single system. The existence of other system of land ownership should not limit the opportunity of such the communities to get equal public services. Thereby the government needs to consider the system as part of the richness of the culture and dealing with them properly would benefit not only the government but also the people.

a- World Bank (2005). Land Policy, Management and Administration, Indonesia Policy Brief – ideas for the future, January 2005
b- Tempo Interaktif, Sertifikasi Tanah Gratis pada 2007 (Free Land Certification in 2007), http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2006/03/21/brk,20060321-75368,id.html accessed on Saturday, July 08, 2006 7:28 PM
c- Brown, David (1999). Addicted to Rent: Corporate and Spatial Distribution of Forest Resources in Indonesia; Implications for Forest Sustainability and Government Policy, http://www.geocities.com/davidbrown_id/Atr_main.html accessed on 23 December 2005 at 11.00 am
d- McCarthy, John F (2000) Biodiversity Policy in Indonesia: A Case Study, Institute for Sustainability and Technology Policy, Murdoch University, Australia http://wwwistp.murdoch.edu.au/publications/e_public/Case%20Studies_Asia/bioindon/03.htm accessed on Wednesday, December 14, 2005 12:59 AM
e- BKTRN (2004), Kerangka Kebijakan Pertanahan Nasional (National Framework for Land Policy), http://www.bktrn.org/article_document/Kerangka%20Kebijakan%20Pertanahan%20Nasional_Isi%20Lengkap.pdf
f- World Bank (2004), Konflik Lokal di Indonesia: Peristiwa dan Pola (Local conflicts in Indonesia: Pattern and Action), Social Development Notes: Conflict Prevention and Reconstruction No.18, June 2004
g- Kompas, Kewenangan yang Masih Diperebutkan (The struggles for the authorities), Friday 16 June 2006, http://www.kompas.com/kompas-cetak/0606/16/Politikhukum/2732549.htm accessed on Sunday, July 09, 2006 11:50 AM
h- Gabriel Triwibawa, Merenungkan 45 Tahun Setelah Uupa Diundangkan (Contemplating the 45 years after Basic Agrarian Law was Enacted), Kedaulatan Rakyat Newspaper, 24 September 2005, http://222.124.164.132/article.php?sid=28018 accessed on Sunday, July 9, 2006 at 1:05 pm
i- See SMERU, A Communal Land Mapping Pilot Project, SMERU News No.4, October-December 2002
j- Federation of Indonesian Peasant Union (FSPI), Pandangan dan Sikap Dasar Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI) tentang Pembaruan Agraria (The View and The Position of FSPI with regard to Agrarian Reform) http://www.fspi.or.id/index.php?option=com_content&task=view&amp;id=23&Itemid=37 accessed on Saturday, July 08, 2006 12:46 PM
k- A case found in Bandung District that community paid IDR 50 – 100 thousand for the land administration. See http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2006/032006/09/0206.htm, accessed on Sunday 9 July 2006 at 11:20am
l- Sinar Harapan (2003). Jalan Berliku Perjuangan Hak Atas Tanah (a long road for land right struggle) , Monday 29 September 2003, http://www.sinarharapan.co.id/berita/0309/29/nas02.html, accessed on Friday 14 April 2006 at 20.00pm

Beyond land security: private or communal right?

2006-05-22T02:24:00.000+07:00

Land tenure security becomes major importance in developing worlds. I choose this issue in the context of Indonesia that the country is well known of land and natural resources abundant. Those resources become invaluable if the policy makers fail addressing the potential of the resources especially land resource. The importance of this issue suggests that land must be secure enough in order to allow the owner to invest in their land and participate in the market as further result improved economic growth. Realizing the important of such issue, the parliament has already passed a decree regarding to agrarian reform and natural resource management in 2001.

Land ownership is diverse across Indonesia because of the cultural difference of the people who living in different islands and even characterized by language diversity. Those systems are resulted in different ways to access land in the society. Some are likely to have private ownership and the others are communal ownership and the combination between the two also exists resulting a variation of land holding and ownership. For instance in communal societies outside Java Island, land was acquired by occupying area hence they claimed it as communal possession. They based the ownership on genealogical or on territorial relationships formalized by unwritten law[2]. Some problems took place as a result of land tenure insecurity. Different type of land ownership has escalated conflicts between local people and other parties. They are basing their claim on different level of ownership for instance local people insisted for their communal right whereas the company approved by the government perceived land as state property.

The debate mainly related to who should entitled land ownership? For some communities, giving it totally to individual will ignore the historical and traditional value. On the other hand, informal right such as communal right is not suitable for market economy, which needs security in terms of property right to ensure the holders are willing to invest in the long term. The further debate deals with the transformation of right by abolishing communal right into individual right. Is it suitable and morally acceptable? About land registration and administration, the main problem is the lack of land based information system intensified by only small part of the land in Indonesian territory has been registered. World Bank (2005) found that 17 million parcels of land have been registered leaving the other 63 million parcels are lack of legal protection.

In addition to that institution capability is still in question to conduct such registration and land administration. A range of possible policy responses has been identified as follows: · Government should design system of land ownership in order to foster investment and market economy · Government should ensure that land be available for all people · Government centrally controls and manages the land under state property rightFrom those responses, the first response is going to be assessed in this paper. The reason of choosing this response that it is important for the people under uncertainty circumstances to get land ownership. The fact that the variety of land tenure system in Indonesian is obvious, it generates insecurity in terms of ambiguity of land right, high transaction cost and difficulties to place land in the market economy.

It is widely accepted that by giving right to individual therefore it makes the owner to invest in the land or at least manage them in order not to be degraded. Not doing so may increase the cost such as maintenance costs. Therefore to maximize benefit, the owner had better doing investment on the land. In the long run, individual right provide more security to the owner. From government side, land registration potentially increases tax revenue. Only by securing land ownership, government can collect land tax. Land also plays a role as critical safety net in crisis time. It means that land ownership gives the opportunity to the owner instead keeping it as dead capital; he can sell the land during crisis time. It is argued that credit market will work after property right is secure enough however it is not always the case. Informal credit market as oppose to formal credit market that is bank and formal financial institutions may exist and provide credit to the people. One of them is moneylenders that sometimes operate based on a trust between them and the borrowers.

Besides that, people could use other form of property such as motorbike as collateral while not having land. In addition to that, some counter argument for this policy proposal. First, there is a tendency to land polarization since market made it possible for transferring land easily. As a result, land might concentrated in the hand of people who have ability to buy more and more of it. Second, securing property is one condition to foster investment however land investment simply doesn’t happen since information is asymmetric among the owner, the user and the market.

Third, having no paper proof is a big problem but having it also doesn’t solve the problem of land insecurity. There is a case when the same plot has two or more land certificate.
Fourth, in order to make land available for individual in communal society, land need to be divided among member of society. This would escalate conflict within community. Then the opposing policy response would allow the existing land tenure system to develop with government as facilitator. By this, government should acknowledge and accommodate communal land right into national land system. As previously discussed, individual land registration ignores the existing communal system and attempt to abolish them however the latter proposal suggest that giving acknowledgement to communal land also improve land security. The position of communal system is often weak when it has to negotiate with external parties. Many cases that local people are ignored from decision making process because their right over land is not recognized. There is a risk by local people when the right is not acknowledged they may be expelled from their land.

The limitation of this process when particular society has been partly even wholly integrated into modern world, thus the system becomes under crisis. It may not in favor but should the people decide what is the best for them either using the system or not. This choice is also valid for those who want to keep using communal system as basis for land management. To summarize the whole set arguments presented above; I would reject the claims that land registration makes the market work and foster investment. Ownership dimension is not about relation between individual and the things that is land but it is a social relation (Sayer, 1995:146). This implied that the way in which relationship is formed have a consequence on land ownership. By owning the land, ones can have power but the others become powerless. Besides market is not a neutral idea; it carries individualist and self-interest value. The value may deteriorate collective value owned by communal society. I propose communal land should be entitled and acknowledge by the state. Past experiences has been shown that indigenous people were easily expelled from the land because their rights were unnoticed. McCarthy (2000) found that state allocation of forest concession often overlapping with pre-existing land tenure hold by community surrounding forest. Not surprisingly conflicts were took place between people and the companies. Therefore government’ acknowledgement is important. In addition to that, the capacity of communal society needs to be improved. This can be done by identifying and mapping the border of communal land with assistance of NGO. These map should be approved and accommodated into national map, spatial planning and land use planning map (Evers 2006:6). Moreover, government needs to develop legal framework that recognizes and protects communal land including dispute settlement when conflict over it take place. -=((o))=-

[2] http://tanahkoe.tripod.com/bhumiku/id3.html accessed on 13 April 2006 at 22.35 pm

Forest Property Right in Indonesia: Discussion and Conclusion

2006-05-03T17:55:00.000+07:00

It has been argue above that both approaches recognized state property right over forest resources but have different point of view. CBA view state property right enforces the process of social differentiation that leads to depeasantinization. As the result, CBA would see the workers as a social class, encounter the worst impact of capitalism in forestry sector compared to concession holders, capitalist class, who get much surplus. In the other hand, NIE has different view that property right is seen as a way to reduce transaction costs. State property right should be chosen because state can be external guarantor in order transfer and exchange is possible (Stein, 1994: 1834). NIE emphasizes the objective of property right is to improve market allocation. In terms of actor involved in forest management, CBA sees that only private sector involved in forest management because state acts to support capitalist interest. on the contrary, NIE would argue that no matter of parties involved in forest management whether big company or small company even community as long as such arrangement would reduce transaction cost. It also would have implication to whom property right be given. Since forest management consists of large capital, it explains in the eye of NIE that only big companies involved. The distinct feature of class-based analysis is an approach based on class as a result of different access to means of production. CBA also clarifies the process of class differentiation however in the case of explaining rural change in forestry sector, it comes slightly different from what CBA argued. In the context of forestry sector, indigenous people never move toward rich farmers nor capitalist agriculture. They would even become landlessness. The transformation of rich peasant to capitalist agriculture, as Lenin said, does not happened. In terms of differentiation based on economic wealth, it happened when some inhabitants works in companies and able to improve their well-being compared to medium or poor peasants. One strength of NIE that it explains the significance of non-market mechanism by acknowledging transaction costs (anon, 2005). Therefore transaction cost becomes one of important feature that should be reduced in order to improve imperfect market. Compared to the other approach from which NIE derived, neo-classical approach, NIE offers more realistic, historical and social in its approach. The central objective of NIE is to reduce transaction costs therefore in the case of property right, it opens opportunity to the other property right regimes such as community-based property right. Moreover, NIE does not have any opposition whether community, private or state property right as long as transaction costs is reduced then it would be acceptable. In some cases that most players are locally based and transaction cost can be reduced so that applying state property right would somewhat increase transaction cost instead of reduced it. To the question of resource degradation, NIE left confusing explanation that as institution develops it assumed transaction costs would be minimized. In the other hand, moral hazard, derived from asymmetric information, sharply have impact to forest degradation. In other words to say that in the reality of forest management, although property right has been set up moral hazard still also happened in parallel. Thus, institution failed to explain how to overcomes this problem. In that sense, weak state might be explanation why environmental degradation happened in the settled institution (Bromley, 1997). CBA obviously is not a perfect approach. The approach has been developed in the context of agrarian society however in the contemporary world differentiation based on agrarian criteria is not really useful. Other basis for differentiation like demographic (anon 2005) and economic wealth might relevant to consider in the context of some wage labors are able to improve their livelihood. Capitalist class nowadays doesn’t only constitute in farmers society but also industrious capitalist who own financial capital. Apart from class approach, it doesn’t consider gender relation, which to some extent produce similar inequality to means of production (anon, 2005).
To conclude the discussion above and answer central question in which approach is the most suitable to explain agrarian change in forestry sectors in Indonesia, it is the class-based approach which clarify some points related to the process of rural change. The approach perceived the underlying problems in inequality of access to means of production therefore the process of differentiation become inevitable. As the result, indigenous people forced out from their land and often conflicts took place struggling to get their access back over the land. Some of them might have permanent lost their access to land becoming landlessness. For peasants, the only choice is dissolving into wage laborer. In the context of state property right in forest management in Indonesia, class-based approach demonstrates that the notion of conflicts is persistence over time during the beginning of commercial forest management[5]. Indigenous people become resistance to capitalist pressure because they are the one who get the worst impact of forest exploitation in terms of abandoning their existence as well as their customary right. The approach also explain environmental degradation resulted from expropriated rent by concessionaires. However the approach has weaknesses that is, it doesn’t consider gender relation in which produce similar inequality and theory focuses in farming society but nowadays capitalist class has been developed covering non-landed capitalist such as financial capitalists and knowledge capitalists.

Reference:
Akram-Lodhi, Haroon (2005). Institutional Theories Of Agrarian Change, MAJ4109 session 12, 8 December 2005, Institute of Social Studies, Den Haag
Ankarloo, Daniel (2000). Capital and Class, http://www.findarticles.com/p/articles/mi_qa3780/is_200210/ai_n9105817 accessed on 18 December 2005 at 7.52 pm
Anonymous (2005). MAJ 109 Thinking About Rural Livelihoods: Theoritical Perspectives on Rural Change (Staff Version), handout distributed on 12 December 2005, Institute of Social Studies, Den Haag
Bromley, Daniel (1997). Environmental Problems in Southeast Asia: Property Regimes as Cause and Solution , http://www.idrc.org.sg/eepsea/ev-8768-201-1-DO_TOPIC.html accessed on 21 December 2005 at 2.33 am
Brown, David (1999). Addicted to Rent: Corporate and Spatial Distribution of Forest Resources in Indonesia; Implications for Forest Sustainability and Government Policy, http://www.geocities.com/davidbrown_id/Atr_main.html accessed on 23 December 2005 at 11.00 am
Ellis, Frank (1993). Peasant Economics: Farm Households and Agrarian Development, Cambridge University Press, 2nd edition, Cambridge, UK
HP, Arimbi and Emmy Hafild (1999), Practising the Mandate of Article 33 of Basic Constitution 1945 (Membumikan Mandat Pasal 33 Uud 1945), Walhi, Indonesia, http://www.pacific.net.id/~dede_s/Membumikan.htm accessed on 23 December 2005 at 10.45 am
Kay, Cris (2005). Theorising Agrarian Change: The Class-Based Approach, MA Course 4109 Lecture 10, Institute of Social Studies, Den Haag
Lenin, V.I. (1982). The Diferentiation of The Peasantry, in J. Harris (ed.)(1982), Rural Development: Theories of Peasant Economy And Rural Change, London: Hutchinson, ch 5, pp. 130-138
Mauri, Michael (2005). High-grading in Massachusetts: Cause for Concern, http://www.massforesters.org/high-gra.htm accessed on 20 Desember 2005 at 11.01 pm
Magin, Georgina. (2001) Forests of Fear.The Abuse of Human Rights in Forest Conflicts, Fern, The Netherlands
McCarthy, John F. (2000a). The Changing Regime: Forest Property and Reformasi in Indonesia, in Martin Doornbos, Ashwani Saith, and Ben White (eds.)(2000). Forest: Nature, People, Power, Blackwell Publishers Ltd, Oxford, UK, p. 89-127
--------- (2000b). Biodiversity Policy in Indonesia: A Case Study, Institute for Sustainability and Technology Policy, Murdoch University, Australia http://wwwistp.murdoch.edu.au/publications/e_public/Case%20Studies_Asia/bioindon/03.htmaccessed on 14 December 2005 at 12.59 am
Ministry of Forestry, Basic Forestry Law (Undang-Undang Pokok Kehutanan) No.5/1967 http://www.theceli.com/dokumen/produk/1967/5-1967.htm accessed on 22 December 2005 at 21:05 pm
Peluso, Nancy Lee (1992). Rich Forests, Poor People: Resource Control and Resistance in Java, University of California Press, Berkeley
Peluso, Nancy Lee and Emily Harwell (2001). Territory, Custom and Cultural Politics of Ethics War In West Kalimantan, Indonesia in Nancy L Peluso and Michael Watts (eds.)(2001). Violent environments, Cornel University Press, Ithaca, New York, pp. 83-116
Romstad, Eirik (2001) Forestry and The Environment, Journal of Forest Economics 7(2): 2001 http://www.manuscript-submission.de/journals/files/jfe/2001/editorial.pdf accessed on 15 January 2006 at 11.30pm
Stein, Howard (1994). Theories of Institution and Economic Reform in Africa, World Development Vol.22, No.12, pp.1833-1849

end notes
[1] http://www.theceli.com/dokumen/produk/1967/5-1967.htm
[2] Peluso (1995) in John McCharty (2000a) The Changing Regime: Forest Property and Reformasi in Indonesia, in Martin Doornbos, Ashwani Saith, and Ben White (eds.)(2000). Forest: Nature, People, Power, Blackwell Publishers Ltd, Oxford, UK, p. 91
[3] See http://www.massforesters.org/high-gra.htm
[4] Arimbi HP and Emmy Hafild, http://www.pacific.net.id/~dede_s/Membumikan.htm
[5] there has been many scholar wrote about conflict in forest in Indonesia, just to name some examples: Peluso (1992), Peluso and Harwell (2001), Magin (2001), McCarthy (2000)

Forest Property Right: Class-Based Approach

2006-05-03T17:54:00.000+07:00

Class based approach (CBA) defines path of agrarian transition, class formation and social differentiation (Kay, 2005). The transition is based on capitalist relationship of production and surplus value of production. In this relation livelihood of people is highly determined by ownership and effective control over productive resources, the means of production, that is land, variable inputs, instruments of production and machines (Ellis, 1993: 47). Therefore social relation of production will explain clearly how relation of serf-feudal lords and capitalist-the workers. From that point of view, capitalists who have control over means of production would also control other social class’ live (serf, the workers). It means that they must work for another social class (feudal lord, the capitalist) to get their livelihood. In the relation of production, social reproduction is needed to maintain a society to renew itself overtime (Ellis 1993:49). It can take form of simple reproduction, which is sufficient to continue production at recurrent level. The other form is expanded reproduction, which require simple reproduction forms plus extra production for raising output further over time. Capitalists use this form of production when surplus produced are continuously re-invested in the new means of production in order to raise future output. It is argued that surplus over and above recurrent needs is prerequisite to increase the output however it is not the case. CBA would argue that class structure in society become important (Ellis 1993:49). In capitalist society, the workers sell their labor and produce surplus for the capitalist class (Ellis 1993:50). They utilize the surplus to reinvest in new means of production to raise output in the successive period. The capitalists can do so because they have control over means of production in contrast to the workers. The implication so far that a process of social differentiation is ongoing which lead to integration of peasants into two social classes in the society that is capitalist farmers and rural wage labor (Lenin as quoted by Ellis 1993:51). The reasons why this is happening are the implication of private property in land, different agricultural technology adaptation, inability to compete with more advance neighbors and growing employment for wage labor in capitalists farming (Ellis 1993:52). In earlier process, differentiation occurs involving rich peasant, middle peasant, poor peasant and landless laborer (Lenin, 1982). In the context of forest property right in Indonesia, CBA would view that state assumed in line with private interest (Kay, 2005). It is not surprising then after announcing forest under state control, there were many private companies involved in forest operation and operated across the country mainly in Sumatra, Kalimantan and Irian Jaya (now Papua). Brown (1999) calculated 585 timber concessions covering 62 million hectares of forest in the end of 1995. The concession companies, most of them, had link with military organization. Dauvergne in McCarthy (2000) found that logging become opportunity for financing political and military ellites at that time. Passing resources to capitalist class has contribution to the process of social differentiation. The fact that MoF gave the concession to private sector without consultation with local people (McCarthy 2000a: 104), lead to social differentiation and changing structure of access to land and resources. While concession was operationg in particular forest area, people were losing their access to forest in term of access to land, food and income. Most of forest dwellers depend on forest in order to survive for example Dayak communities in Kalimantan had developed market for timber and non-timber products such as rattan traditionally with China and Arab for centuries[4]. Furthermore, in the early 1970s, the government mapped, demarcated and allocated management of forest area which known as production and protection forest (Peluso and Harwell 2001:94-95) given forest zoning as a tool for organize space and control of its use. This implied that forest enclosure prevail to exclude and abandon the existence of indigenous people, expelled from their land and unable to take part in capital-intensive forest management unless being wage workers. There have been evidences in Europe of the sixteenth until eighteenth centuries that enclosure escalated conflict and local resistance similar to Asia during colonialism period (Peluso 1992:14). The conflicts are still happening since forest has been allocated to private sector, indigenoues expelled from accessing the source of livelihood in forest as well as land. Moreover, the externality arises that is forest has been destructed because of concession operation. Magin (2001:15) noted the conflict between RAPP (Riau Andalan Pulp and Paper) and 3 villages (Kerinchi, Sering, and Delik) claiming of portions of the 285,000 ha was one of prolonged conflict since 1997. The conflict was escalated when people were occupying the claimed land until company invited police to disperse them. The use of police as state instrument, once again, tells us that state is in capitalist side as class-based already noticed. Related to capitalist relation of production, surplus value, in the context of forestry sector, surplus value has been created through labor exploitation in the form of cheap labor. Rent in forestry refers to a surplus value above its normal profit. Brown (1999) found that when the price of Meranti timber is around US$80, extraction cost in forestry business in Indonesia is around US$17 and putting normal profit US$5, hence the concession still enjoy US$58 as a rent (Brown, 1999). As long as capitalists enjoy the rent, they become addicted for the sake of accumulation motives. Therefore the worst consequences would be bear by indigenous people since they have been excluded, lost their livelihood and push back toward simple reproduction by capitalist (Ellis 1993:53). So that the way to survive would be joining labor regime in capitalist production–in this case to be the workers in concession company.

New Institutional Approach to Forest Property Right

2006-05-03T17:52:00.000+07:00

II.

New institutional approach (NIE) has been a path-breaking approach to the understanding of capitalism (Ankarloo, 2002). NIE has significant contribution because it attempts to make neo-classical economics more historical, realistic and social in its approach. That is why institutions become important to reflect an idea of well-functioning market economy will work if institutional framework is effective. In the NIE point of view, institution exists as a means of reducing transaction and information costs (Stein 1994:1835). The theory assumed that market is imperfect and information is asymmetric in the case that price information on particular product is received differently between the buyers and the sellers. Consequently NIE explains rationality arising out of asymmetric information is bounded depend on information that each parties have. It assumed that market is not working perfectly because of misallocation of resources. In that case, the role of institution is to provide structure for exchange, which reduces transaction and information costs (North 1990 as quoted by Stein 1994:1837). Property right represents agrarian institution, which determined how social, cultural, political and economic relation in agrarian society are conducted (Akram-Lodhi, 2005). In the context of forestry management in Indonesia, state property right represent the way in which it would reduce transaction cost. Considering that large forest area covered by MoF as well as diversity took place within archipelago, state property right is the best way to resolve the problem of property insecurity. In addition, at early 1970s in order to encourage investment especially in forestry, it is important for government had to secure of property right (McCharty 2000b). As soon as property right was settled down to implement exclusivity and transferability of forest, MoF had performed mechanism upon it such as mapping, mark forest boundary and forest allocation. It has been argued that well-functioning market is result from institutional effectiveness. State property right thus acts to make exchange possible especially between the state and investors. NIE would argue that when MoF mark forest boundary, map the forest and allocate them then transaction would be low (Ankarloo, 2002). Stein (1994: 1834) would also suggest that state plays a role as external guarantor to make forest transferable and exchangeable. Furthermore NIE believe that gains from trade would be obtained similar result from that of neoclassical argument. In that point the role of state is obvious in forest management in Indonesia. MoF has set rules and regulation regarding to forest exploitation. As it has been said before that concessionaire would get right to use forest over 35 years as well as the liability of concessionaire to minimize environmental impact during concession period. In addition, the basic forestry law stated that MoF would manage forest by allocating and giving concession right to any parties who are able to comply with concession contract. Considering that forest management is capital-intensive investment, not surprisingly only big companies involved in forest extraction. The famous timber tycoons are Prajogo Pangestu and Bob Hasan, the earlier has concession over 5.5 million ha of forest (McCarthy 2000a: 103) The implication of asymmetric information is moral hazard (Akram-Lodhi, 2005) lead to environmental degradation. Principal agent model (Romstad 2001:100) explained that agent (concessionaire) is more well informed rather than of principal (state). That is why although state impose forest levies in order to control unsustainable practices, concessionaires who have better information try to maximize their profit by choosing the cheapest method that they could. In 1998, forest fire delivered haze, which had cause widespread health problems as well as halt economic activity. Forest plantation companies are one of actors who contributed to the escalation of the fire (McCarthy 2000a: 112). For company it is cheaper to burn the land while preparing the land. Another case is high grading[3] where for profit motives, concessionaire take only valuable species and left others standing. This is because concessionaires know better the location of valuable species even in reality they steal it from other area such as protection forest. Concession arrangement become important for defining secure environment for company to operate as argued by NIE it can reduce transaction costs. Thus, the length of concession has to be taken into account, which gives capacity to concession holder to invest in the long-term. In Indonesia, within period of 35 years, concession holder works under their bounded rationality in knowing whether the concession would be extended or not. In addition, in 35-year concession period, company only have 1 round forest extraction which means companies do not have any incentive to replant even recover any environmental damage because of such uncertainty above. As a result, they turn uncertainty over concession period into maximizing timber production as already describe above.

On Sachs: The End of Poverty

2006-04-29T01:00:00.000+07:00

Sachs laid his argument on some elements as follows. First, lack of effort to provide basic needs such as health, water sanitation, and food in developing countries. Sachs believes it is somewhat practical but rich countries did fewer investments to provide it. Second, isolation comes from specific circumstances such as geographic, climate, soil so that people can’t get developed rapidly. In addition, some of them were also neglected being involved politically, economy, international market and trade. Third, the way to perceive development has to be changed by diagnosing problems, reducing generalization and doing it case-by-case analysis. Fourth, the LDC countries need for resources for development by increasing development aid and setting up proven technology. It is quite paradoxial that only smaller amount of aid i.e. 6¢ from US to Africa in 2002.[1] This brings to the fifth point; to enable people by giving adequate resources to do so. This is done by reallocating funding within country.

Sachs approach’s was based on assumption that development as process transformation from traditional society to modern society which changes from simple to complex technology, subsistence farming to cash crops and human power to machine power. His argument that countries should be brought into ladder of development is analogous to Rostow’s on 5 stages of development. In order to achieve modern state, countries should pass some stages of development. Advance technology would drive investment, increase productivity and stimulate them to market in order to benefit also from international trade.

On the other hand, increasing productivity using technological innovation will reduce labour absorption so that increase unemployment. Import substitution strategy also requires intensive capital goods as well as raw material then depreciates foreign exchange and balance of payment. The worst case is when the countries fail to diversify primary agriculture export until they are unable to pay additional capital needed. Therefore it needs more capital, which can be gained from international assistance. This makes them more dependent to their creditor[2] as a consequence of modernization similarly happened in Latin America.

I do not agree to his proposal on aid for development. Aid nowadays becomes a way to tie up developing countries and let donor dictates them. We suppose that aid would go directly to families but it isn’t. Government uses it for extracting resources in order to provide goods and service and achieve government agenda. It should be noted that aid is also such a business that donors want to get profit from their investment. Aid is just a means to an end but not the end itself[3]. In his proposal, Sachs didn’t address structural problems such as income and resource distribution that makes difficult for countries to do development. Behind the idea of ladder of development, it is worth to think the seriousness of developed countries to make development works as they might kicking the ladder to prevent developing countries to climb up[4].

Reference:

Adams, Patricia and Lawrence Solomon, In The Name of Progress, Earthscan Publication, London, 1985 (pp. 37-38)

Apter, David E., Rethinking Development: Modernization, Dependency and Postmodern Politics, Sage Publication, Newbury Park, 1987 (pp 17)

Chang, Ha-Joon, Kicking Away the Ladder – Development Strategy in Historical Perspective, Anthem Press, London, 2002 (an article based on his book)

Kay, Christobal, Latin American Theories of Development and Underdevelopment, Routldge, London, 1989 (pp 129-130)

Rojas, Róbinson, Modernization Theory And The Laws Of Social Change, 1996, <http://www.rrojasdatabank.org/capital8.htm>

Time Magazine, 14 March 2005 (pp 44-54)

[1] Time magazine, 14 March 2005, p. 54

[2] Sunkel (1967:51-5) as cited in Cristobal Kay (1989: 130)

[3] Patricia Adams and Lawrence Solomon, In The Name of Progress, Earthscan Publication, London, 1985 (pp. 37-38)

[4] Ha-Joon Chang , an article is based on his book, Kicking Away the Ladder – Development Strategy in Historical Perspective, Anthem Press, London, 2002.

Forest Property Right in Indonesia: Introduction

2006-04-21T02:09:00.000+07:00

Forest has been acknowledged as state property right in Indonesia since Dutch colonial era in the early 19th century (McCarthy 2000b). It was based on forest destruction that happened in Java in 1808 hence colonial bureaucracy would manage trees, land and labor. In that era, land was made available for sugar, tea, rubber and coffee production. Colonial authority was also encouraging private investment in agriculture plantation. Agrarian act of 1870 thus facilitated this by taking all land that were not certified under state property right. After Indonesia independence, the important standpoint is in 1967 where Foreign Investment Act no.1 and Forest Law No.5 were passed, enabling the large-scale exploitation of forest resource (Peluso and Harwell, 2001; McCarthy 2000a, 2000b). The law stated in article 5 that all forest in Indonesia territory including resources upon it are belong to the state. State is also given authority to confirm and control planning, functioning, supplies and utilizing forest on condition that give benefit to citizens and state[1]. Under that law, it divided forest area into land use categories stand for objectives of timber production, conversion to agriculture and forest conservation. To emphasized state control over forest, there were series of forest mapping exercise[2]. Government then produced forest land use plan (TGHK) which comprises of areas such as protection forest, nature conservation area, production forest, limited production forest, conversion forest and area for other uses. In area mapped as production or limited production forest, concession is given over 35 years under supervision of ministry of forestry (MoF). The essay is proposed to answer central question on how state based property right is representing agrarian change?. From the two different point of view, new-institutional and class-based theory would be employed in order to understand and explain the central question. Each of theory would address different problems from the same reality. Under new institutional approach, the problem focus on what would lead concession holder to internalize moral hazard? In the other hand class-based approach would deal with how will state-based property right lead to process of landlessness? The paper would arrange and present the analysis in three parts, first, explanation of change under new-institutional theory and followed by class-based approach on state property right. Second, to compare both two theories in explaining the question in term of its contrast and similarities, strengths and weaknesses between approaches. The analysis would also decide what approach best explaining phenomena despite of its weaknesses. Third, to conclude and answer the problem under particular approach set in part two.